SEJARAH NAMA INDONESIA


Pada zaman purba, kepulauan tanah air disebut dengan aneka nama. Dalam catatan bangsa Tionghoa kawasan kepulauan tanah air dinamai Nan-hai (Kepulauan Laut Selatan). Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwipantara (Kepulauan Tanah Seberang), nama yang diturunkan dari kata Sansekerta dwipa (pulau) dan antara (luar, seberang). Kisah Ramayana karya pujangga Valmiki menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Suwarnadwipa (Pulau Emas, yaitu Sumatra sekarang) yang terletak di Kepulauan Dwipantara.

Bangsa Arab menyebut tanah air kita Jaza’ir al-Jawi (Kepulauan Jawa). Nama Latin untuk kemenyan adalah benzoe, berasal dari bahasa Arab luban jawi (kemenyan Jawa), sebab para pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon Styrax sumatrana yang dahulu hanya tumbuh di Sumatra. Sampai hari ini jemaah haji kita masih sering dipanggil “Jawa” oleh orang Arab. Bahkan orang Indonesia luar Jawa sekalipun. Dalam bahasa Arab juga dikenal Samathrah (Sumatra), Sholibis (Sulawesi), Sundah (Sunda), semua pulau itu dikenal sebagai kulluh Jawi (semuanya Jawa).

Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah “Hindia“. Semenanjung Asia Selatan mereka sebut “Hindia Muka” dan daratan Asia Tenggara dinamai “Hindia Belakang”. Sedangkan tanah air memperoleh nama “Kepulauan Hindia” (Indische Archipel, Indian Archipelago, l’Archipel Indien) atau “Hindia Timur” (Oost Indie, East Indies, Indes Orientales). Nama lain yang juga dipakai adalah “Kepulauan Melayu” (Maleische Archipel, Malay Archipelago, l’Archipel Malais).

Pada jaman penjajahan Belanda, nama resmi yang digunakan adalah Nederlandsch-Indie (Hindia Belanda), sedangkan pemerintah pendudukan Jepang 1942-1945 memakai istilah To-Indo (Hindia Timur).

Eduard Douwes Dekker (1820-1887), yang dikenal dengan nama samaran Multatuli, pernah mengusulkan nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan tanah air kita, yaitu Insulinde, yang artinya juga “Kepulauan Hindia” (bahasa Latin insula berarti pulau). Nama Insulinde ini kurang populer.

NUSANTARA

Pada tahun 1920-an, Ernest Francois Eugene Douwes Dekker (1879-1950), yang dikenal sebagai Dr. Setiabudi (cucu dari adik Multatuli), memperkenalkan suatu nama untuk tanah air kita yang tidak mengandung unsur kata “India”. Nama itu tiada lain adalah Nusantara, suatu istilah yang telah tenggelam berabad-abad lamanya. Setiabudi mengambil nama itu dari Pararaton, naskah kuno zaman Majapahit yang ditemukan di Bali pada akhir abad ke-19 lalu diterjemahkan oleh J.L.A. Brandes dan diterbitkan oleh Nicholaas Johannes Krom pada tahun 1920.

Pengertian Nusantara yang diusulkan Setiabudi jauh berbeda dengan pengertian nusantara zaman Majapahit. Pada masa Majapahit, Nusantara digunakan untuk menyebutkan pulau-pulau di luar Jawa (antara dalam bahasa Sansekerta artinya luar, seberang) sebagai lawan dari Jawadwipa (Pulau Jawa). Sumpah Palapa dari Gajah Mada tertulis “Lamun huwus kalah nusantara, isun amukti palapa” (Jika telah kalah pulau-pulau seberang, barulah saya menikmati istirahat).

Oleh Dr. Setiabudi kata nusantara zaman Majapahit yang berkonotasi jahiliyah itu diberi pengertian yang nasionalistis. Dengan mengambil kata Melayu asli antara, maka Nusantara kini memiliki arti yang baru yaitu “nusa di antara dua benua dan dua samudra”, sehingga Jawa pun termasuk dalam definisi nusantara yang modern. Istilah nusantara dari Setiabudi ini dengan cepat menjadi populer penggunaannya sebagai alternatif dari nama Hindia Belanda.

Sampai hari ini istilah nusantara tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah tanah air dari Sabang sampai Merauke.

NAMA INDONESIA

Pada tahun 1847 di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA), yang dikelola oleh James Richardson Logan (1819-1869), seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Kemudian pada tahun 1849 seorang ahli etnologi bangsa Inggris, George Samuel Windsor Earl (1813-1865), menggabungkan diri sebagai redaksi majalah JIAEA.

Dalam JIAEA Volume IV tahun 1850, halaman 66-74, Earl menulis artikel On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations. Dalam artikelnya itu Earl menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas (a distinctive name), sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Earl mengajukan dua pilihan nama: Indunesia atau Malayunesia (nesos dalam bahasa Yunani berarti pulau). Pada halaman 71 artikelnya itu tertulis:

… the inhabitants of the Indian Archipelago or Malayan Archipelago would become respectively Indunesians or Malayunesians“.

Earl sendiri menyatakan memilih nama Malayunesia (Kepulauan Melayu) daripada Indunesia (Kepulauan Hindia), sebab Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu, sedangkan Indunesia bisa juga digunakan untuk Ceylon (Srilanka) dan Maldives (Maladewa). Earl berpendapat juga bahwa bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Dalam tulisannya itu Earl memang menggunakan istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indunesia.

Dalam JIAEA Volume IV itu juga, halaman 252-347, James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago. Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan tanah air kita, sebab istilah “Indian Archipelago” terlalu panjang dan membingungkan. Logan memungut nama Indunesia yang dibuang Earl, dan huruf u digantinya dengan huruf o agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia.

Untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak pada halaman 254 dalam tulisan Logan:

Mr. Earl suggests the ethnographical term Indunesian, but rejects it in favour of Malayunesian. I prefer the purely geographical term Indonesia, which is merely a shorter synonym for the Indian Islands or the Indian Archipelago“.

Ketika mengusulkan nama “Indonesia” agaknya Logan tidak menyadari bahwa di kemudian hari nama itu akan menjadi nama resmi. Sejak saat itu Logan secara konsisten menggunakan nama “Indonesia” dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi.

Pada tahun 1884 guru besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian (1826-1905) menerbitkan buku Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipel sebanyak lima volume, yang memuat hasil penelitiannya ketika mengembara ke tanah air pada tahun 1864 sampai 1880. Buku Bastian inilah yang memopulerkan istilah “Indonesia” di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah “Indonesia” itu ciptaan Bastian. Pendapat yang tidak benar itu, antara lain tercantum dalam Encyclopedie van Nederlandsch-Indie tahun 1918. Padahal Bastian mengambil istilah “Indonesia” itu dari tulisan-tulisan Logan.

Pribumi yang mula-mula menggunakan istilah “Indonesia” adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Ketika dibuang ke negeri Belanda tahun 1913 beliau mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische Pers-bureau.

Nama indonesisch (Indonesia) juga diperkenalkan sebagai pengganti indisch (Hindia) oleh Prof Cornelis van Vollenhoven (1917). Sejalan dengan itu, inlander (pribumi) diganti dengan indonesiër (orang Indonesia).

Politik

Pada dasawarsa 1920-an, nama “Indonesia” yang merupakan istilah ilmiah dalam etnologi dan geografi itu diambil alih oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan tanah air kita, sehingga nama “Indonesia” akhirnya memiliki makna politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Akibatnya pemerintah Belanda mulai curiga dan waspada terhadap pemakaian kata ciptaan Logan itu.

Pada tahun 1922 atas inisiatif Mohammad Hatta, seorang mahasiswa Handels Hoogeschool (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam, organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di Negeri Belanda (yang terbentuk tahun 1908 dengan nama Indische Vereeniging) berubah nama menjadi Indonesische Vereeniging atau Perhimpoenan Indonesia. Majalah mereka, Hindia Poetra, berganti nama menjadi Indonesia Merdeka.

Bung Hatta menegaskan dalam tulisannya,:

“Negara Indonesia Merdeka yang akan datang (de toekomstige vrije Indonesische staat) mustahil disebut “Hindia Belanda”. Juga tidak “Hindia” saja, sebab dapat menimbulkan kekeliruan dengan India yang asli. Bagi kami nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik (een politiek doel), karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air di masa depan, dan untuk mewujudkannya tiap orang Indonesia (Indonesier) akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya.”

Di tanah air Dr. Sutomo mendirikan Indonesische Studie Club pada tahun 1924. Tahun itu juga Perserikatan Komunis Hindia berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada tahun 1925 Jong Islamieten Bond membentuk kepanduan Nationaal Indonesische Padvinderij (Natipij). Itulah tiga organisasi di tanah air yang mula-mula menggunakan nama “Indonesia”. Akhirnya nama “Indonesia” dinobatkan sebagai nama tanah air, bangsa dan bahasa pada Kerapatan Pemoeda-Pemoedi Indonesia tanggal 28 Oktober 1928, yang kini dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda.

Pada bulan Agustus 1939 tiga orang anggota Volksraad (Dewan Rakyat; parlemen Hindia Belanda), Muhammad Husni Thamrin, Wiwoho Purbohadidjojo, dan Sutardjo Kartohadikusumo, mengajukan mosi kepada Pemerintah Hindia Belanda agar nama “Indonesia” diresmikan sebagai pengganti nama “Nederlandsch-Indie”. Tetapi Belanda menolak mosi ini.

Dengan jatuhnya tanah air ke tangan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, lenyaplah nama “Hindia Belanda”. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, lahirlah Republik Indonesia.

SEJARAH INDONESIA

Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah oleh “Manusia Jawa” pada masa sekitar 500.000 tahun yang lalu. Periode dalam sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi lima era: era pra kolonial, munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha serta Islam di Jawa dan Sumatera yang terutama mengandalkan perdagangan; era kolonial, masuknya orang-orang Eropa (terutama Belanda) yang menginginkan rempah-rempah mengakibatkan penjajahan oleh Belanda selama sekitar 3,5 abad antara awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20; era kemerdekaan, pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (1945) sampai jatuhnya Soekarno (1966); era Orde Baru, 32 tahun masa pemerintahan Soeharto (19661998); serta era reformasi yang berlangsung sampai sekarang.

PRASEJARAH

Secara geologi, wilayah Indonesia modern muncul kira-kira sekitar masa Pleistocene ketika masih terhubung dengan Asia Daratan. Pemukim pertama wilayah tersebut yang diketahui adalah manusia Jawa pada masa sekitar 500.000 tahun lalu. Kepulauan Indonesia seperti yang ada saat ini terbentuk pada saat melelehnya es setelah berakhirnya Zaman Es.

Era pra kolonial

SEJARAH AWAL

Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di pulau Jawa dan Sumatra sekitar 200 SM. Kerajaan Taruma menguasai Jawa Barat sekitar tahun 400. Pada tahun 425 agama Buddha telah mencapai wilayah tersebut.

Pada masa Renaisans Eropa, Jawa dan Sumatra telah mempunyai warisan peradaban berusia ribuan tahun dan sepanjang dua kerajaan besar.

KERAJAAN HINDU-BUDDHA

Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatra. Penjelajah Tiongkok I Ching mengunjungi ibukotanya Palembang sekitar tahun 670. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu. Abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Patih Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364, Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh Semenanjung Melayu. Warisan dari masa Gajah Mada termasuk kodifikasi hukum dan dalam kebudayaan Jawa, seperti yang terlihat dalam wiracarita Ramayana.

KERAJAAN ISLAM

Islam tiba di Indonesia sekitar abad ke-12, dan melalui pembauran, menggantikan Hindu sebagai kepercayaan utama pada akhir abad ke-16 di Jawa dan Sumatra. Hanya Bali yang tetap mempertahankan mayoritas Hindu. Di kepulauan-kepulauan di timur, rohaniawan-rohaniawan Kristen dan Islam diketahui sudah aktif pada abad ke-16 dan 17, dan saat ini ada mayoritas yang besar dari kedua agama di kepulauan-kepulauan tersebut. Penyebaran Islam didorong hubungan perdagangan di luar Nusantara; umumnya pedagang dan ahli kerajaan lah yang pertama mengadopsi agama baru tersebut. Kerajaan penting termasuk Mataram di Jawa Tengah, dan Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore di Maluku di timur.

Era kolonial

Kolonisasi VOC

Mulai tahun 1602 Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia, dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Timor Portugis, yang tetap dikuasai Portugal hingga 1975 ketika berintegrasi menjadi provinsi Indonesia bernama Timor Timur. Belanda menguasai Indonesia selama hampir 350 tahun, kecuali untuk suatu masa pendek di mana sebagian kecil dari Indonesia dikuasai Britania setelah Perang Jawa Britania-Belanda dan masa penjajahan Jepang pada masa Perang Dunia II. Sewaktu menjajah Indonesia, Belanda mengembangkan Hindia-Belanda menjadi salah satu kekuasaan kolonial terkaya di dunia. 350 tahun penjajahan Belanda bagi sebagian orang adalah mitos belaka karena wilayah Aceh baru ditaklukkan kemudian setelah Belanda mendekati kebangkrutannya.

 

Pada abad ke-17 dan 18 Hindia-Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda (bahasa Belanda: Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC). VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia, yang kini bernama Jakarta.

Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah, dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala.

VOC menjadi terlibat dalam politik internal Jawa pada masa ini, dan bertempur dalam beberapa peperangan yang melibatkan pemimpin Mataram dan Banten.

KOLONISASI PEMERINTAH BELANDA

Setelah VOC jatuh bangkrut pada akhir abad ke-18 dan setelah kekuasaan Britania yang pendek di bawah Thomas Stamford Raffles, pemerintah Belanda mengambil alih kepemilikan VOC pada tahun 1816. Sebuah pemberontakan di Jawa berhasil ditumpas dalam Perang Diponegoro pada tahun 1825-1830. Setelah tahun 1830 sistem tanam paksa yang dikenal sebagai cultuurstelsel dalam bahasa Belanda mulai diterapkan. Dalam sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu, seperti teh, kopi dll. Hasil tanaman itu kemudian diekspor ke mancanegara. Sistem ini membawa kekayaan yang besar kepada para pelaksananya – baik yang Belanda maupun yang Indonesia. Sistem tanam paksa ini adalah monopoli pemerintah dan dihapuskan pada masa yang lebih bebas setelah 1870.

Pada 1901 pihak Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut Kebijakan Beretika (bahasa Belanda: Ethische Politiek), yang termasuk investasi yang lebih besar dalam pendidikan bagi orang-orang pribumi, dan sedikit perubahan politik. Di bawah gubernur-jendral J.B. van Heutsz pemerintah Hindia-Belanda memperpanjang kekuasaan kolonial secara langsung di sepanjang Hindia-Belanda, dan dengan itu mendirikan fondasi bagi negara Indonesia saat ini.

GERAKAN NASIONALISME

Pada 1905 gerakan nasionalis yang pertama, [Serikat Dagang Islam] dibentuk dan kemudian diikuti pada tahun 1908 oleh gerakan nasionalis berikutnya, [Budi Utomo]. Belanda merespon hal tersebut setelah Perang Dunia I dengan langkah-langkah penindasan. Para pemimpin nasionalis berasal dari kelompok kecil yang terdiri dari profesional muda dan pelajar, yang beberapa di antaranya telah dididik di Belanda. Banyak dari mereka yang dipenjara karena kegiatan politis, termasuk Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno.

PERANG DUNIA II

Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Hindia-Belanda mengumumkan keadaan siaga dan di Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke AS dan Britania. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal di Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Di bulan yang sama, faksi dari Sumatra menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942.

PENDUDUKAN JEPANG

Pada Juli 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Mohammad Hatta, dan para Kyai didekorasi oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943. Tetapi, pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan sembarang dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang.

Pada Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada pertemuan pertamanya di bulan Mei, Soepomo membicarakan integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan; sementara itu Muhammad Yamin mengusulkan bahwa negara baru tersebut juga sekaligus mengklaim Sarawak, Sabah, Malaya, Portugis Timur, dan seluruh wilayah Hindia-Belanda sebelum perang.

Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Radjiman Widjodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus.

ERA KEMERDEKAAN

Proklamasi kemerdekaan

Mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu pada 16 Agustus, Soekarno membacakan “Proklamasi” pada hari berikutnya. Kabar mengenai proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran sementara pasukan militer Indonesia pada masa perang, Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), para pemuda, dan lainnya langsung berangkat mempertahankan kediaman Soekarno.

Pada 29 Agustus 1945 kelompok tersebut melantik Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru pada 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi: Sumatra, Kalimantan (termasuk wilayah Sabah, Sarawak dan Brunei), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku (termasuk Maluku Utara) dan Sunda Kecil.

PERANG KEMERDEKAAN

Dari 1945 hingga 1949, persatuan kelautan Australia yang bersimpati dengan usaha kemerdekaan, melarang segala pelayaran Belanda sepanjang konflik ini agar Belanda tidak mempunyai dukungan logistik maupun suplai yang diperlukan untuk membentuk kembali kekuasaan kolonial.

Usaha Belanda untuk kembali berkuasa dihadapi perlawanan yang kuat. Setelah kembali ke Jawa, pasukan Belanda segera merebut kembali ibukota kolonial Batavia, akibatnya para nasionalis menjadikan Yogyakarta sebagai ibukota mereka. Pada 27 Desember 1949 (lihat artikel tentang 27 Desember 1949), setelah 4 tahun peperangan dan negosiasi, Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan kepada pemerintah Federal Indonesia. Pada 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB.

Lihat pula The National Revolution, 1945-50 untuk keterangan lebih lanjut (dalam bahasa Inggris).

DEMOKRASI PARLEMENTER

Tidak lama setelah itu, Indonesia mengadopsi undang-undang baru yang terdiri dari sistem parlemen di mana dewan eksekutifnya dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen atau MPR. MPR terbagi kepada partai-partai politik sebelum dan sesudah pemilu pertama pada tahun 1955, sehingga koalisi pemerintah yang stabil susah dicapai.

Peran Islam di Indonesia menjadi hal yang rumit. Soekarno lebih memilih negara sekuler yang berdasarkan Pancasila sementara beberapa kelompok Muslim lebih menginginkan negara Islam atau undang-undang yang berisi sebuah bagian yang menyaratkan umat Islam takluk kepada hukum Islam.

DEMOKRASI TERPIMPIN

Pemberontakan yang gagal di Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat dan pulau-pulau lainnya yang dimulai sejak 1958, ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru, melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya pada 1959 ketika Presiden Soekarno secara unilateral membangkitkan kembali konstitusi 1945 yang bersifat sementara, yang memberikan kekuatan presidensil yang besar, dia tidak menemui banyak hambatan.

Dari 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno berkuasa dalam rezim yang otoriter di bawah label “Demokrasi Terpimpin“. Dia juga menggeser kebijakan luar negeri Indonesia menuju non-blok, kebijakan yang didukung para pemimpin penting negara-negara bekas jajahan yang menolak aliansi resmi dengan Blok Barat maupun Blok Uni Soviet. Para pemimpin tersebut berkumpul di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955 dalam KTT Asia-Afrika untuk mendirikan fondasi yang kelak menjadi Gerakan Non-Blok.

Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, Soekarno bergerak lebih dekat kepada negara-negara komunis Asia dan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) di dalam negeri. Meski PKI merupakan partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan China, dukungan massanya tak pernah menunjukkan penurutan ideologis kepada partai komunis seperti di negara-negara lainnya.

KONFRONTASI INDONESIA-MALAYSIA

Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia — dia mengatakan bahwa hal tersebut adalah sebuah “rencana neo-kolonial” untuk mempermudah rencana komersial inggris di wilayah tersebut. Ini kemudian mengakibatkan pertempuran antara pasukan Indonesia dan Malaysia dan Inggris. selain itu dengan pembentukan federasi Malaysia, hal ini dianggap akan memperluas pengaruh Imperialisme di kawasan Asia, yang nantinya dapat berakibat kepada kesengsaraan. pembentukan federasi Malaysia dianggap hanya memberikan celah kepada negara Inggris dan Australia untuk memberikan pengaruh besarnya di negara Asia. yang maksud dan tujuan utamanya telah diketahui adalah untuk merebut segenap kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

NASIB IRIAN BARAT

Pada saat kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaan terhadap belahan barat pulau Nugini (Irian), dan mengizinkan langkah-langkah menuju pemerintahan-sendiri dan pendeklarasian kemerdekaan pada 1 Desember 1961.

Negosiasi dengan Belanda mengenai penggabungan wilayah tersebut dengan Indonesia gagal, dan pasukan penerjun payung Indonesia mendarat di Irian pada 18 Desember sebelum kemudian terjadi pertempuran antara pasukan Indonesia dan Belanda pada 1961 dan 1962. Pada 1962 Amerika Serikat menekan Belanda agar setuju melakukan perbincangan rahasia dengan Indonesia yang menghasilkan Perjanjian New York pada Agustus 1962, dan Indonesia mengambil alih kekuasaan terhadapa Irian Jaya pada 1 Mei 1963.

GERAKAN 30 SEPTEMBER

Hingga 1965, PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk Soekarno untuk memperkuat dukungan untuk rezimnya dan, dengan persetujuan dari Soekarno, memulai kampanye untuk membentuk “Angkatan Kelima” dengan mempersenjatai pendukungnya. Para petinggi militer menentang hal ini.

Pada 30 September 1965, enam jendral senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana yang loyal kepada PKI. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto, menumpas kudeta tersebut dan berbalik melawan PKI. Soeharto lalu menggunakan situasi ini untuk mengambil alih kekuasaan. Lebih dari puluhan ribu orang-orang yang dituduh komunis kemudian dibunuh. Jumlah korban jiwa pada 1966 mencapai setidaknya 500.000; yang paling parah terjadi di Jawa dan Bali.

ERA ORDE BARU

Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.

Presiden Soeharto memulai “Orde Baru” dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an. Dia juga memperkaya dirinya, keluarganya, dan rekan-rekat dekat melalui korupsi yang merajalela.

IRIAN JAYA

Setelah menolak supervisi dari PBB, pemerintah Indonesia melaksanakan “Act of Free Choice” (Aksi Pilihan Bebas) di Irian Jaya pada 1969 di mana 1.025 wakil kepala-kepala daerah Irian dipilih dan kemudian diberikan latihan dalam bahasa Indonesia. Mereka secara konsensus akhirnya memilih bergabung dengan Indonesia. Sebuah resolusi Sidang Umum PBB kemudian memastikan perpindahan kekuasaan kepada Indonesia. Penolakan terhadap pemerintahan Indonesia menimbulkan aktivitas-aktivitas gerilya berskala kecil pada tahun-tahun berikutnya setelah perpindahan kekuasaan tersebut. Dalam atmosfer yang lebih terbuka setelah 1998, pernyataan-pernyataan yang lebih eksplisit yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia telah muncul.

TIMOR TIMUR

Dari 1596 hingga 1975, Timor Timur adalah sebuah jajahan Portugis di pulau Timor yang dikenal sebagai Timor Portugis dan dipisahkan dari pesisir utara Australia oleh Laut Timor. Akibat kejadian politis di Portugal, pejabat Portugal secara mendadak mundur dari Timor Timur pada 1975. Dalam pemilu lokal pada tahun 1975, Fretilin, sebuah partai yang dipimpin sebagian oleh orang-orang yang membawa paham Marxisme, dan UDT, menjadi partai-partai terbesar, setelah sebelumnya membentuk aliansi untuk mengkampanyekan kemerdekaan dari Portugal.

Pada 7 Desember 1975, pasukan Indonesia masuk ke Timor Timur. Indonesia, yang mempunyai dukungan material dan diplomatik, dibantu peralatan persenjataan yang disediakan Amerika Serikat dan Australia, berharap dengan memiliki Timor Timur mereka akan memperoleh tambahan cadangan minyak dan gas alam, serta lokasi yang strategis.

Pada masa-masa awal, pihak militer Indonesia (ABRI) membunuh hampir 200.000 warga Timor Timur — melalui pembunuhan, pemaksaan kelaparan dan lain-lain. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi saat Timor Timur berada dalam wilayah Indonesia.

Pada 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia dalam sebuah pemungutan suara yang diadakan PBB. Sekitar 99% penduduk yang berhak memilih turut serta; 3/4-nya memilih untuk merdeka. Segera setelah hasilnya diumumkan, dikabarkan bahwa pihak militer Indonesia melanjutkan pengrusakan di Timor Timur, seperti merusak infrastruktur di daerah tersebut.

Pada Oktober 1999, MPR membatalkan dekrit 1976 yang menintegrasikan Timor Timur ke wilayah Indonesia, dan Otorita Transisi PBB (UNTAET) mengambil alih tanggung jawab untuk memerintah Timor Timur sehingga kemerdekaan penuh dicapai pada Mei 2002.

KRISIS EKONOMI

Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya didampingi B.J. Habibie.

Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: Krisis finansial Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, serta ribuan mahasiswa yang menduduki gedung DPR/MPR, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.

ERA REFORMASI

PEMERINTAHAN HABIBIE

Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendaptkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.

PEMERINTAHAN WAHID

Pemilu untuk MPR, DPR, dan DPRD diadakan pada 7 Juni 1999. PDI Perjuangan pimpinan putri Soekarno, Megawati Sukarnoputri keluar menjadi pemenang pada pemilu parlemen dengan mendapatkan 34% dari seluruh suara; Golkar (partai Soeharto – sebelumnya selalu menjadi pemenang pemilu-pemilu sebelumnya) memperoleh 22%; Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Hamzah Haz 12%; Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 10%. Pada Oktober 1999, MPR melantik Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden untuk masa bakti 5 tahun. Wahid membentuk kabinet pertamanya, Kabinet Persatuan Nasional pada awal November 1999 dan melakukan reshuffle kabinetnya pada Agustus 2000.

Pemerintahan Presiden Wahid meneruskan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi di bawah situasi yang menantang. Di samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi konflik antar etnis dan antar agama, terutama di Aceh, Maluku, dan Papua. Di Timor Barat, masalah yang ditimbulkan rakyat Timor Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan Timor Timur pro-Indonesia mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yang semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan Presiden Wahid, menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.

PEMERINTAHAN MEGAWATI

Pada Sidang Umum MPR pertama pada Agustus 2000, Presiden Wahid memberikan laporan pertanggung jawabannya. Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran menyerbu MPR dan meminta Presiden agar mengundurkan diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi. Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki manajemen dan koordinasi di dalam pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan presiden yang memberikan kekuasaan negara sehari-hari kepada wakil presiden Megawati. Megawati mengambil alih jabatan presiden tak lama kemudian.

PEMERINTAHAN YUDHOYONO

Pada 2004, pemilu satu hari terbesar di dunia diadakan dan Susilo Bambang Yudhoyono tampil sebagai presiden baru Indonesia. Pemerintah baru ini pada awal masa kerjanya telah menerima berbagai cobaan dan tantangan besar, seperti gempa bumi besar di Aceh dan Nias pada Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian dari Aceh serta gempa bumi lain pada awal 2005 yang mengguncang Sumatra.

Pada 17 Juli 2005, sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan mengakhiri konflik berkepanjangan selama 30 tahun di wilayah Aceh.

Masih ingat tulisan Bencana LuSi di Jaman Majapahit (1297 Caka), kan?. Nah di. Berikut adalah ulasan seorang kawan kita Pak Awang, Tulisan beliau juga menyambung tulisan terdahulu tentang Sandhyakala ning Majapahit, meramu sejarah dan geologi. Sebelumnya juga sudah didiskusikan didalam comment bahwa arti dari sengkalan ini mungkin juga tidak hanya soal angka, tetapi juga punya makna lain.

 

PIDATO PRAMOEDYA ANANTA TOER pada peluncuran ulang Media Kerja Budaya,
14 Juli 1999 di Aula Perpustakaan Nasional

source: Jaringan Kerja Budaya

 

Para hadirin yang terhormat,

Sebetulnya apa yang saya katakan dalam 10 tahun ini sudah sering saya katakan secara lisan. Sekarang saya sampaikan lagi secara lisan.

Pertamakali tentang negara kita adalah negara maritim terdiri dari belasan ribu pulau tetapi mengapa diduduki oleh Angkatan Darat. Dari bupati kadang-kadang sampai kepala desa. Mengapa ini bisa terjadi . Ini adalah kesalahan historis. Kesalahan lain dengan kekeliruan. Kesalahan berasal dari sudah dari otak, kalau keliru itu adalah salah dalam pelaksanaan teknis. Kenapa terjadi kesalahan ini?

Dalam abad ke 16 Indonesia dikuasai oleh Portugis. Portugis menamakan Indonesia, India Portugis. Portugis dihalau Belanda, menamakan Indonesia, Hindia Belanda. Kenapa kata Hindia dipergunakan? Karena dalam abad ke 16 itu dunia Barat mencari rempah-rempah. Dan rempah-rempah itu mereknya Hindia. Padahal asalnya dari Maluku dan Aceh (Sumatra) itu sebabnya terbawa-bawa terus nama India dan sampai sekarang pun kita belum pernah mengkoreksinya, nanti akan menyambung.

Pada waktu Belanda menguasai Indonesia menjadi kekuasaan maritim di dunia. VOC ini, Serikat Dagang Belanda yang membangun imperium maritim terbesar di dunia dengan ibukotanya Batavia. Dan Batavia ini menyebabkan lahirnya Java-centrisme, semua diukur untuk kepentingan Jawa. Jadi VOC itu mengirimkan pembunuh keluar Jawa untuk menundukkan luar Jawa. Dari Luar Jawa membawa harta di bawa ke Jawa. Ini Perbuatan VOC. Tetapi kemudian VOC bangkrut, kapal-kapalnya pada tenggelam karena korupsi para pejabat, dengan mengangkuti barang-barang berlebihan. Bangkrut VOC, kemudian muncul pemerintah Hindia Belanda, karena sudah tidak mempunyai kekuasaan laut lagi.

Pertahanan Hindia Belanda itu didasarkan pada pada pertahanan Darat. Dan pertahanan Darat dipertahankan sistemnya pada sekarang ini. Padahal sistem pertahanan Indonesia harus pertahananan laut. Salah satu bukti kelemahan pertahanan Darat untuk negara maritim. Pada tahun 1812, waktu Hindia Belanda dikurung oleh Inggris dari laut, dalam beberapa hari angkat tangan. Waktu diserang oleh Jepang pada 1942 dalam beberapa hari juga angkat tangan. Jadi kalau itu diteruskan sampai sekarang, itu bukan lagi kekeliruan, tetapi kesalahan. Persoalannya adalah keberanian untuk mengkoreksi kesalahan. Keberanian tidaknya itu terserah kepada angkatan muda yang belum terpakukan pada sebuah sistem.

Sekarang ini kekeliruan pada waktu Hindia Belanda melaksanakan politik etik, yakni politk balas budi kepada Hindia, timbul organisasi-organisasi pribumi, di Belanda pun muncul organisasi mahasiswa dan terpelajar yang dipelopori oleh Sutan Kasayangan jumlahnya sangat sedikit. Karena yang terbanyak ke Belanda dari Indonesia adalah babu dan jongos. Ada organisasi kecil, sangat kecil. Makin banyak pelajar yang kesana dan kemudian buangan Indische Party, lantas timbul perhimpunan Indonesia. Dengan munculnya Perhimpunan Indonesia itu, pemuda dan buangan ini menemukan tanah air dan nation-nya. Bukan tanah air dan nation yang konkrit tetapi masih fiktif dan ini dinamakan Indonesia. Pada waktu itu nama Indonesia sedang populer. Dipopulerkan oleh Adolf Bastian orang Jerman. Sebetulnya yang menemukan nama ini orang Inggris, tetapi sekarang ini Saya lupa namanya sorry ya!

Disini terdapat kekeliruan, bukan kesalahan. Karena nama Indonesia itu kepulauan Hindia. Bastian menggunakan kata Indonesia itu untuk etnographi. Karena itu pada persiapan kemerdekaan bagaimana wilayah dan penduduk Indonesia. Orang yang waktu ikut perhimpunan Indonesia adalah ras melayu, itu sesuai dengan ajaran Bastian. Jadi Maluku segala tidak masuk Indonesia, tetapi Malaya, Singapura masuk Indonesia. Tetapi ini dibantah oleh grup lain yang mengatakan Indonesia bukan persoalan etnographi, tetapi persoalan kesamaan dalam penjajahan, yaitu wilayah bekas Hindia Belanda, yang terakhir menang. Jadi nama Indonesia masih terbawa.

Dan partai permulaan itu adalah PKI pada tahun 1923, setelah itu partai semua menggunakan nama Indonesia. Sebelumnya PKI namanya Partai Komunis en Hindia. Jadi di sini ada kekeliruan menggunakan nama Indonesia. Zaman Majapahit namanya Nusantara. Zaman Singasari lebih tua lagi Dipantara, Nusantara di antara dua benua. Jadi ada keberanian mengkoreksi atau tidak? Terserah.

Kembali lagi kita ke masa lewat. Mengapa Belanda yang begitu kecil bisa menguasai Indonesia? Luas wilayahnya tidak lebih besar dari Jawa Barat. Karena politik kolonial Belanda adalah politik parternalisme. Karena Belanda itu pedagang, maka golongan menengah itu dibasmi. Golongan menengah pada waktu itu praktis terdiri atas pemilik kapal dan pedagang antar pulau dan internasional. Kapal-kapal mereka dihancurkan oleh kapal meriam Belanda di laut. Mereka terdesak ke pelabuhan-pelabuhan, terdesak terus ke pedalaman sampai kembali menjadi petani. Dan golongan menengah yang kosong ini diisi oleh orang-orang Tionghoa, itu history.

Dalam politik paternalisme kolonial perkawinan antara kolonialisme dan feodalisme. Produk perkawinan itu begitu mendalamnya menghancurkan golongan menengah pribumi. Produk perkawinan antara kolonialisme dan feodalisme, adalah satu kelas khusus dalam masyarakat kelas ini pada zamannya dinamai priyayi. Priyayi ini yang melahirkan kemudian birokrasi kolonial. Karena sudah asal-usulnya demikian maka kita bisa menduga mentalnya demikian. Politik paternalisme ini merasuk dalam-dalam kehidupan, sehingga orang memanggil satu-samalain itu bapak atau saudara, padahal itu panggilan, sapaan yang hipokrit. Tidak ada hubungan apa-apa. Mengapa mesti memanggil bapak, memangnya sudah kawin sama dengan ibunya. Untuk mengguunting putus partenalisme itu, Bung Karno pernah menciptakan kata sapaan Bung.

Dengan kata Bung orang yang dihadapi dianggap mandiri. Jadi sebaliknya kita menilai kembali penemuan Bung Karno, karena dengan sapaan itu orang dianggap mandiri. Pada waktu di Buru saya pernah dipanggil oleh Sersan Karo-Karo, ia berkata “bapak sudah tua, sudah saya anggap orang tua sendiri, lalu bak-buk saya dipukul.” Saya ikut jengkel dengan persoalan paternalistik ini, karena sudah ikut mengalami pahitnya.

Jadi, tadi saya sudah katakan Jawa sentrisme, VOC, kemudian Hindia Belanda juga mengirim pembunuh-pembunuhnya dari Jawa ke luar Jawa untuk mendudukkan luar Jawa, dan dari luar Jawa mengambil kekayaan ke Jawa. Pola ini berlangsung sampai sekarang. Itu sebabnya Bung Karno pernah berencana memindahkan Ibukota ke Palangkaraya. Tapi sebelum bisa melaksanakan muncullah yang namanya Harto. Saya pernah menerima seorang pustakawan Universitas Cornell nama Ben Abel, dia itu orang Dayak dari Palangkaraya. Saya tanya bagaimana hutan Palangkaraya, karena menurut Semaoen, pemikir perpindahan Ibukota ke Palangkaraya. Saya tanya ke Pak Semaoen, “Biayanya apa?” Pak Semaoen menjawab “Gampang saja untuk Indonesia, hutan Palangkaraya.” Tapi Ben Abel yang datang ke rumah. Saya tanya, “Bagaimana hutan Palangkaraya?” Jawabnya “Gundul, sudah habis semua.” Jadi hutannya habis ibukotanya tidak jadi pindah. Demikianlah kisah sedikit tentang Orde Baru.

Sekarang terjadi gerakan separatis. Ada Aceh Merdeka, Papua Merdeka, segala macam Merdeka. Apa sebabnya demikian? Ini masih tetap dalam suatu kesalahan yang memenage Indonesia sebagai negara maritim oleh pendudukan Angkatan Darat. Kalau dimanage sebagai negara maritim, laut akan menghubungkan satu pulau ke pulau lainnya. Tapi dengan pendudukan Angkatan Darat memisahkan dari pulau satu dengan pulau lainnya. Ini salah satu kesalahan besar yang memudahkan terjadi disintegrasi Indonesia.

Dan kemudian ini tugas angkatan muda untuk membenahi semua ini. Ada keberaniaan untuk membenahi jangan belagak pikun ya?

Saya sendiri tidak setuju dengan federasi, tetapi otonomi luas, seperti juga diperingati Bung Karno “sekarang ini adalah abad campur tangan asing dan federasi memudahkan campur tangan asing”. Apalagi tidak dimanage sebagai negara maritim, Saya masih pas dengan negara kesatuan, ya terserah itu pendapat pribadi Saya.

Sekarang tentang demokrasi. Masalah kita adalah masalah demokrasi. Sumbernya adalah revolusi Perancis, seluruh dunia menimba dari revolusi Perancis, seluruh negara Barat negara-negara demokrasi. Tetapi apa yang diperbuat oleh negara-negara demokrasi di luar negerinya, penjajahan dan penghisapan. Jadi Demokrasi Barat tidak sepenuhnya demokratis. Itu baru demokratis kepentingan. Sebab dalam 300 tahun lamanya negara-negara Utara menjadi makmur karena dimakmurkan oleh negara-negara Selatan.

Saya dalam keliling belakangan ini, melihat betapa indahnya hutan di Amerika Serikat dan Kanada, hutan dan kota berpeluk-pelukkan. Tapi apa yang diperbuat Amerika dan Kanad, hutan Indonesia dilumat menjadi kertas, bubur kertas. Banyak pembunuhan terjadi. Pembunuhan massal 1965-66, pembunuhan sampai sekarang ini dikecam juga oleh negara-negara Utara, tetapi siapa yang memasok senjata yang memungkinkan pembunuhan juga dari Utara. Bagaimana kita harus mengatakan? Itu sebabnya pada angkatan muda Saya serukan supaya siap-siap memasuki millenium ketiga dan mengubah kehidupan dan hubungan luar-negeri lebih manusiawi, buka seperti sekarang. Itu tugas angkatan muda sekarang, jangan pura-pura goblok.

Karena demokrasi di Indonesia kalau bisa meraih kedaulatan manusia, kedaulatan pribadi. Karena kita ini masih hidup dalam budaya panutan. Budaya panutan itu biar satu orang yang berfikir yang lain ikut saja. Jadi belum dimulai budaya individual, masih budaya kelompok. Soekarno pernah mengatakan “setiap kemajuan diraih bukan oleh kelompok tetapi oleh individu” itu Soekarno mengatakan.

Dan sebagai contoh budaya panutan ini, kita mengenal Suwardi Soerjaningrat menguba namanya Ki Hadjar Dewantara, bukan maksudnya merendahkan beliau, tetapi memproklamasikan diri pendeta perantara para dewa. Ini adalah budaya panutan. Jadi dia memproklamasikan diri untuk dianut oleh orang lain. Tetapi jeleknya budaya panutan kalau dalam keadaan kritis sang panutan hanya menjawab yang mengikuti yang menanggung. Itu jeleknya.

Jadi ini supaya ditumbuhkan budaya individu, bukan budaya panutan, saya kira cukup jelas toh.

Dan sekarang dalam kehidupan kita ini pertentangan Timur-Barat sudah tidak ada yang ada sekarang adalah Utara-Selatan. Ini saya minta menjadi pikiran, dan dicarikan jalan keluar, supaya hubungan Utara-Selatan lebih manusiawi, bukan seperti sekarang ini

Saya kira cukup sekian dulu.

Terimakasih Banyak

 

 

Bangsa Indonesia adalah bangsa antisejarah, selalu membunuh masa
lalunya. Masa lalu bukan bagian dirinya, tetapi sejarah “yang lain”.
Bangsa ini telah terpecah-pecah secara pikiran.

Kesadaran nasional di Indonesia mulai dihancurkan para pemimpin. Tiap
pemimpin membangun kekuasaan dengan menjatuhkan “musuh” yang
digantikannya. Sejarah modern kita adalah sejarah anti.

Perjalanan bangsa

Masa revolusi Indonesia, 1945-1949, sudah diwarnai konflik antara
kaum republikan yang pro negara kesatuan dan kaum federal yang lebih
setuju negara federal Indonesia, yakni Republik Indonesia Serikat.
Untuk sementara, perang pikiran dimenangkan kaum republikan-kesatuan.
Namun, setelah Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949, kaum
federal berhasil menenggelamkan kaum negara kesatuan. Indonesia
menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Usia RIS cuma delapan bulan, lalu tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia
kembali ke negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar Sementara. Di
sini pertarungan antara kaum federal yang liberal dan kaum negara
kesatuan berlangsung. Masa liberal menjamin kebebasan individu, dan
banyak muncul partai. Maka, lembar kertas pemilu mirip zaman
Reformasi, lebih dari seratus partai. Begitulah bangsa ini, kalau
diberi kebebasan, lupa daratan. Semua pihak ingin menang sendiri
menguasai Indonesia, terbukti dengan dead lock Konstituante hasil
pemilu pertama (1955).

Jalan buntu Badan Konstituante ini dinilai membahayakan bangsa dan
negara. Dengan demikian, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit
Presiden tahun 1959, mengajak kembali ke UUD ‘45 dan Pancasila. Mulai
tahun inilah kaum republikan-kesatuan menang, dan dimulailah masa
pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang amat antiliberalisme. Selama
demokrasi terpimpin, semua yang berbau liberal dihancurkan. Sejarah
dihapus. Masa lalu bukan bagian masa kini. Sejarah Indonesia dimulai
dengan zaman baru, yakni zaman “revolusi yang belum selesai”.

Antimasa lalu demokrasi terpimpin diperlihatkan dengan memenjarakan
para pendukung kaum liberal. Produk liberal, musik ngak ngik ngok,
dilarang. Kaum muda yang gandrung The Beatles yang saat itu sedang
nge-top terpaksa mendengarkan piringan hitam di gudang. Bung Karno
menyerukan “kembali ke kepribadian nasional”. Indonesia
harus “berdiri di atas kaki sendiri”. “Segala yang berbau Barat, yang
membanjir pada masa liberal, dilarang masuk Indonesia”. Buku-buku
Barat merupakan kemewahan bagi pendukung kaum liberal. Sebaliknya,
buku-buku “Timur” dari Uni Soviet dan RRC dijual murah di toko-toko
buku Indonesia.

Kebenaran tunggal Demokrasi Terpimpin pun tumbang pada 1966,
digantikan Orde Baru. Sejarah berulang. Orde Baru membenci semua yang
berbau Orde Lama. Jutaan buku indoktrinasi Manipol-USDEK Orde Lama
lenyap dari rumah-rumah Indonesia. Kaum komunis sampai anak cucunya
yang dituduh mendukung Orde Lama dibasmi. Buku-buku Soviet dan RRC
lenyap dari toko buku.

Kini datang zaman Reformasi, menggulingkan pemegang kebenaran tunggal
selama 32 tahun, rentang waktu yang sama dengan pemerintahan raja
Mataram, Sultan Agung. Kita saksikan kebencian yang sama. Segala yang
berbau Orde Baru dihancurkan. Kita masih bertemperamen antisejarah,
ahistoris.

Sebenarnya riwayat Reformasi masih mengikuti tabiat para pemimpin
sebelumnya. Para presiden yang “digulingkan” dianggap tak pernah ada
di bumi Indonesia. Semua harus dimulai dari baru.

Sambungan dinasti lama

Lalu, rakyat Indonesia milik siapa? Negara dan bangsa ini milik
siapa? Para penguasa Indonesia modern tak beda dengan raja-raja yang
kita baca dalam buku sejarah dan babad. Tabiat para raja zaman dulu
mirip para pemimpin bangsa modern. Setiap ganti kekuasaan berarti
ganti dinasti. Dinasti yang baru selalu menghapus dan menjelekkan
dinasti sebelumnya. Babad baru harus ditulis kembali berdasar versi
dinasti yang baru memerintah.

Sejarah modern Indonesia ternyata hanya sambungan sejarah para
dinasti lama. Kita tidak pernah menjadi modern. Zaman sekarang tak
lebih dari Majapahit besar dan Mataram besar, bangsa yang selalu
antisejarah karena sejarah milik penguasa. Zaman yang diperintah
penguasa lain bukan sejarahnya. Selalu antimasa lalu.

Temperamen para penguasa Indonesia yang antisejarah amat jelas
tercermin dari penggantian nama-nama gedung, departemen, institusi,
lapangan, bahkan nama kota dan pulau, diganti oleh penguasa yang
baru. Sejarah nama-nama di Indonesia adalah sejarah Indonesia itu
sendiri. Maklum, selera tiap penguasa berbeda-beda.

Coba simak pesan lama ihwal makna sejarah dari masyarakat Sunda.
Amanat Galunggung ini ditulis dalam aksara Sunda dan bahasa Sunda
lama, terdapat dalam Kropak 632 di Museum Nasional, dikenal sebagai
amanat Kabuyutan Ciburuy. Bunyinya: Ada dahulu ada sekarang. Bila tak
ada dahulu tak akan ada sekarang. Karena ada masa silam maka ada masa
kini. Bila tiada masa silam tak akan ada masa kini.

Dibaca secara amanat, Indonesia tak pernah ada. Masa kini Indonesia
tak ada karena tak ada masa silam Indonesia modern. Setiap
pemerintahan di Indonesia selalu menempatkan diri sebagai “masa
kini”, lalu dihapus penggantinya yang juga membangun masa kininya
sendiri.

Jika kita tak pernah menghargai masa lalu, selalu antipemerintahan
sebelumnya, selalu menghapus pemerintahan sebelumnya, bagaimana masa
lalu dihargai? Jadi, Indonesia modern tak pernah punya masa lalu, pun
tak punya masa kini. Masa kini adalah akibat masa lalu. Para penguasa
tak pernah membaca hukum kausalitas sejarah, sibuk memusuhi,
membongkar, melenyapkan, apa pun yang baru lewat.

Kalau tidak punya masa kini, kita di mana? Kita hidup di masa mana?
Indonesia bukan Never never Land yang menggantung di awang-awang
dalam cerita Peter Pan. Realitas kita adalah bumi-tanah, punya
kesatuan sejarah, terikat hukum kausalitas. Indonesia ini milik
bersama, benar atau salah, teman atau musuh. Kumbakarna mendahului
Lord Palmerston yang mengatakan: benar atau salah saya akan membela
negara saya.

“Kiai Semar, rimba raya gung liwang liwung ini namanya apa?” kata
Arjuna kepada Semar. Jawab Semar, hutan angker ini tak ada namanya.
Jangan takut, karena ada saya, Kyai Semar. Hutan rimba yang angker
itu bernama Indonesia, dihuni para raksasa pemakan manusia. Begitulah
kata sahibul hikayat.

 

Tanggal 19 Oktober lalu, saya diwawancarai Radio Netherlands
Hilversum di Amsterdam untuk tiga agenda sekaligus.

Wawancara bisa interaksi langsung dengan pendengar di Blitar dan
Manado, serta satu rekaman untuk 28 Oktober. Temanya
satu, “kebangsaan kita (Indonesia)”.

Sebelum on-air, saya bertanya, “Ada apa dengan kebangsaan?” Dari
jawaban terungkap, 28 Oktober dianggap Hari Kebangsaan seperti hari
olahraga, hari ibu, hari buruh, dan lainnya.

Begitu pers (di Belanda) mengartikan kebangsaan, sesuatu yang harus
dikalenderkan setaraf dengan hari-hari peringatan lain.
Inilah “negeri peringatan”. Demikiankah seharusnya?

Arti bangsa

Dua soal harus dijawab untuk bisa menilai. Pertama, adakah negeri
lain yang punya hari kebangsaan? Kedua, referensinya apa untuk
bicara “kebangsaan Indonesia”? Hanya Indonesia yang mempunyai hari
kebangsaan. Pembandingnya hanya bangsa Palestina (hingga kini belum
menjadi negara). Artinya, kita harus membuat model tersendiri yang
bermanfaat bagi kehidupan bangsa, kini dan ke depan.

Referensi baku tentang pengertian bangsa berasal dari Ernst Renan dan
Otto Bauer. Renan mengatakan, “masyarakat yang berkehendak untuk
bersatu”, sedangkan Bauer “masyarakat yang berkesatuan perangai
karena kesamaan nasib”. Tetapi, di BPUPKI, Bung Hatta dan Mohamad
Yamin menganggapnya kuno. Untuk Indonesia yang akan dibentuk, Bung
Karno menambahnya “bersatu dengan tanahnya” (Lahirnya Pancasila, 1
Juni ‘45).

Jika ketiga definisi disatukan, dikaitkan dengan keberadaan Indonesia
sebagai bangsa, ada empat inti, yaitu kesamaan nasib, kehendak
bersatu yang terus dipupuk, dikaitkan tanah tempat berada, dan semua
bisa diukur dengan suatu perangai yang (relatif) sama. Begitulah
penyamaan arti bangsa secara universal.

Pada dekade 20-an, disadari penghuni Hindia Belanda itu multikultur,
masing-masing ingin eksis, tidak memungkinkan adanya persatuan agar
bebas dari penjajahan. Meski demikian, ada yang tunggal sebagai modal
bangsa, yaitu tanah yang ditempati dan nasib yang disandang sebagai
jajahan Belanda (1928, Aceh dikuasai Belanda). Prasasti itu terbentuk
selama perjuangan bebas dari keterjajahan (1908-1950).

Kini, sudahkah yang tunggal benar-benar manunggal dalam perangai?
Belum! Tiap komunitas kian berambisi menunjukkan eksistensinya.
Pemupukan keempat hal inti (senasib, ingin bersatu, setanah air, agar
menjadi satu perangai) tak pernah dilakukan, bahkan sebagian
menganggapnya utopia.

Negara hukum

Sesudah bernegara harus menjadi negara hukum. Artinya, semua perilaku
bernegara harus berdasar hukum positif, harus dalam peradaban
supremasi hukum. Sayang kita tak pernah berupaya memasukkan prasasti
ke khazanah hukum RI. Kita lebih suka menghadapkannya antara prasasti
dan hukum. Kepentingan berbenturan saat berhadapan dengan hukum
internasional.

Pembukaan UUD 1945 adalah referensi hukum RI, ada lima kata
bangsa/kebangsaan. Kelimanya tidak termuat dalam pasal-pasal di
batang tubuh UUD hasil amandemen. Misalnya alinea 1, kemerdekaan
adalah hak (segala) bangsa. Tak satu pasal pun menunjukkan perlunya
pemupukan rasa senasib, ingin bersatu, setanah air, dan satu
perangai. Bahkan, pasal 6a (pemilu langsung), antarkita diharuskan
saling berhadapan, saling menjatuhkan, dan saling bermusuhan. Masih
alinea 1, bangsa ini bersikap, “penjajahan di atas dunia harus
dihapuskan”. Pasal-pasal tidak menjelaskan dan merumuskan
operasionalisasinya sehingga memberi peluang kepada siapa pun yang
berkuasa untuk mengundang penjajah baru guna mengeksploitasi potensi
bangsa.

Dua kasus bisa menjelaskan. Lenyapnya Sipadan dan Ligitan (SL) dan
MOU Aceh.

Ihwal SL, dari peta dan rambu, wilayah itu jelas di bawah kekuasaan
Hindia Belanda. Tetapi, karena dari lurah sampai bupati tidak peduli
akan kebangsaan, di sana dibiarkan berdiri hotel dan aneka atribut
keimigrasian Malaysia. Proses itu bisa terulang di Ambalat yang
masalahnya belum usai. Juga dengan pulau-pulau sekitar Batam yang
pasir lautnya menjadi pulau di Singapura.

MOU antara sebagian kecil orang Aceh dan pemerintah pusat tidak
menjelaskan hubungannya dengan masyarakat Aceh sebagai bagian bangsa
Indonesia. Mereka (atau siapa pun) kecewa kepada pemerintah, bukan
kepada bangsa.

Bangsa Indonesia buatan 1928 tak mengenal istilah pemisahan, yang ada
hanya senasib, bersatu, setanah air, dan seperangai. Namun, kita
belum punya mekanisme untuk mewadahi “kekecewaan berbangsa”. Seperti
orang Bantul, boleh kecewa terhadap orang Purworejo tetangganya atau
Pemerintah DIY/pusat, solusinya bukan merdeka, tetapi musyawarah.

Kita sebaiknya mundur selangkah, gunakan istilah keindonesiaan
(mengganti kebangsaan) agar dibahas tiap hari pada semua bidang

Peran PDRI Membela Negara Kesatuan

March 4th, 2007 at 2:11 am (Sejarah Bangsa)

Oleh Julius Pour
Dalam sejarah Indonesia modern, tanggal 19 Desember 1948 selalu jadi
perdebatan. Baik dari sisi Indonesia dan Belanda maupun antara
politisi sipil dan pihak militer.

Ini disebabkan peristiwa pada tanggal tersebut menyeret beragam
pertanyaan. Apakah benar agresi militer Belanda ke Yogyakarta
berhasil? Mengapa Bung Karno bersama Bung Hatta langsung menyerah?
Apa landasan Jenderal Soedirman tetap melanjutkan perlawanan dengan
memimpin perang gerilya? Dan bagaimana Pemerintah Darurat Republik
Indonesia (PDRI) bisa langsung terbentuk?

“…dalam enam jam, Yogyakarta sudah kita taklukkan, sekaligus
meringkus Presiden, Wapres, sejumlah menteri, dan KSAU (Kepala Staf
Angkatan Udara) Republik,” begitu laporan Letnan Kolonel Van Beek,
komandan pasukan khusus Belanda, sesaat setelah menguasai Gedung
Agung, kediaman resmi Bung Karno yang juga pusat pemerintahan
republik.

Pada masa itu Belanda hanya punya satu kompi Korps Speciale Troepen
(KST) yang komandannya, Kapten Raymond Westerling, baru saja digeser
akibat ekses yang dia lakukan selama operasi militer di Sulawesi
Selatan. Pasukan khusus ini menjadi andalan untuk menyerbu, dengan
terlebih dahulu diterjunkan merebut Landasan Udara Maguwo di timur
Yogyakarta. Operasi itu dilakukan setelah Van Mook yang dinilai
bersikap lunak digantikan LJM Beel sebagai Wakil Tinggi Mahkota,
berkedudukan di Jakarta.

Yogyakarta, ibu kota pemerintahan republik, segera bisa ditaklukkan.
Tetapi Tentara Nasional Indonesia di bawah komando Panglima Besar
Jenderal Soedirman tidak bersedia menyerah. Semua pasukan republik,
sesudah membumihanguskan kota, meloloskan diri dan langsung melakukan
perang gerilya sesuai dengan rencana militer yang telah dipersiapkan.
Roda pemerintahan juga terus berjalan karena PDRI yang berpusat di
Bukittinggi, Sumatera Barat, mampu meneruskan perjuangan.

“Dengan demikian, tampak nyata peran historis PDRI. Semua tokohnya
berhasil menempatkan diri secara terhormat dalam catatan sejarah
Indonesia,” kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan
Widodo AS pada 23 Januari 2007 malam dalam acara Syukuran Hari Bela
Negara.

Ratusan peserta, warga setempat, bekas pejuang, dan sesepuh
masyarakat Minangkabau dari Jakarta, hadir memadati tempat upacara
syukuran di Gedung Tri Arga, Bukittinggi, Sumatera Barat.

Hari Bela Negara

Melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono baru saja menetapkan tanggal 19 Desember 1948
sebagai Hari Bela Negara. Keputusan tersebut dilandasi kenyataan
bahwa pada tanggal itu masyarakat Bukittinggi khususnya dan Sumatera
umumnya bertekad melanjutkan perjuangan untuk mempertahankan
kemerdekaan meski pemerintah pusat (dalam hal ini pimpinan politik)
telah menyerah kepada Belanda.

Memang, akibat kacaunya saluran komunikasi Yogyakarta-Bukittinggi,
masyarakat di sana hanya menduga (yang ternyata benar) bahwa ibu kota
Republik sudah dikuasai musuh dan pemerintah telah bubar. Dengan
demikian, dua opsi lantas jadi terbuka: membentuk pemerintah pelarian
atau pemerintahan darurat.

Pada hari nahas itu, Menteri Kemakmuran Mr Syafroeddin Prawiranegara
sedang berada di Bukittinggi. Ketika komunikasi dengan Yogyakarta
terputus, Syafroeddin mengajak Kolonel Hidayat, Panglima Tentara
Teritorium Sumatera, menemui penguasa setempat, Mr Sutan Moh
Rasjid. “Pak Syafroeddin mengajak mendirikan PDRI sambil meminta
kesediaan Ayah jadi ketua,” kata Irwan Rasjid, putra sulung Sutan Moh
Rasjid, ketika mengungkapkan saat sangat dramatis termaksud. “…tetapi
Ayah menolak sambil menyarankan, sebagai tokoh pusat, sebaiknya PDRI
dipimpin Pak Syafroeddin.”

Setelah pembicaraan selesai dan ketika pesawat terbang Belanda mulai
mengebom Bukittinggi, Syafroeddin segera menyingkir ke pedalaman,
Kolonel Hidayat berangkat ke Aceh untuk meneruskan perlawanan,
sedangkan Moh Rasjid memimpin aksi bumi hangus.

Meskipun Syafroeddin selalu mendesak agar PDRI segera dibentuk, semua
tokoh setempat sepakat menunggu terlebih dahulu kedatangan Moh
Rasjid. Buku PDRI dalam Perang Kemerdekaan karya Amrin Imran
melukiskan, “…Rasjid merupakan tuan rumah sekaligus tokoh yang
berkemampuan untuk bisa diikutkan dalam pemerintahan”.

Terpaut tiga hari

Tanggal 23 Desember pukul 04.30, dalam rapat maraton di bekas
Perkebunan Teh Halaban, 15 kilometer arah selatan Payakumbuh, PDRI
dibentuk. Syafroeddin disepakati menjadi perdana menteri dengan
sebutan ketua merangkap menteri pertahanan, penerangan, dan menteri
luar negeri ad interim. Sutan Moh Rasjid ditetapkan sebagai menteri
keamanan merangkap menteri sosial, pembangunan, dan perburuhan.

Selain menyusun personalia kabinet, PDRI secara resmi menunjuk
Jenderal Soedirman sebagai Panglima Besar dan Kolonel Hidayat sebagai
Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera. Jabatan yang pada
hakikatnya sama dengan posisi semula mereka. Namun, tiga jabatan
strategis, KSAL, KSAU, Kepala Jawatan Kepolisian Negara, dialihkan
kepada tokoh baru, Kolonel Laut Nazir, Komodor Muda Hubertus Suyono,
dan Komisaris Besar Umar Said.

Bersamaan dengan terbentuknya PDRI di Halaban, pasukan Belanda telah
menduduki Bukittinggi. Meski demikian, PDRI tetap aktif menata roda
pemerintahan serta penyelenggaraan negara.

Mereka bahkan sempat mengganti posisi menteri luar negeri, dari
penjabat sementara yang dirangkap Syafroeddin diserahkan kepada Mr AA
Maramis. Pengangkatan Maramis waktu itu sudah di luar negeri,
dilakukan lewat radiogram yang ditujukan kepada Dr Soedarsono, Kepala
Perwakilan RI di New Delhi, India.

Menengok kembali peran PDRI dan para tokoh masyarakat di Minangkabau
ketika terpanggil untuk ikut mempertahankan kemerdekaan serta
keutuhan NKRI, seyogianya kita memujinya dengan kalimat, Historia
docet. Sejarah selalu memberi pelajaran bermakna. Tentu saja kemudian
akan terpulang kembali kepada kita sendiri, mau tidak untuk menangkap
semua maknanya?

Julius Pour Wartawan, Tinggal di Jakarta

 

SEJARAH SINGKAT BANDUNG LAUTAN API [24 MARET 1946]

Suatu hari di Bulan Maret 1946, dalam waktu tujuh jam, sekitar
200.000penduduk mengukir sejarah dengan membakar rumah dan harta benda
mereka,
meninggalkan kota menuju pegunungan di selatan. Beberapa tahun kemudian,
lagu “Halo Halo Bandung” ditulis untuk melambangkan emosi mereka, seiring
janji akan kembali ke kota tercinta, yang sekarang telah menjadi lautan api.

*Setelah Proklamasi*
Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Kemerdekaan
harus dicapai sedikit demi sedikit melalui perjuangan rakyat yang rela
mengorbankan segalanya. Setelah Jepang kalah, tentara Inggris datang untuk
melucuti tentara Jepang. Mereka berkomplot dengan Belanda dan memperalat
Jepang untuk menjajah kembali Indonesia. Jejak Perjuangan “Bandung Lautan
Api” membawa kita menelusuri kembali berbagai kejadian di Bandung yang
berpuncak pada suatu malam mencekam, saat penduduk melarikan diri,
mengungsi, di tengah kobaran api dan tembakan musuh.Sebuah kisah tentang
harapan, keberanian dan kasih sayang. Sebuah cerita dari para pejuang kita

Berita pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan dari Jakarta diterima di
Bandung melalui Kantor Berita DOMEI pada hari Jumat pagi, 17 Agustus 1945.
Esoknya, 18 Agustus 1945, cetakan teks tersebut telah tersebar. Dicetak
dengan tinta merah oleh Percetakan Siliwangi. Di Gedung DENIS, Jalan Braga
(sekarang Gedung Bank Jabar), terjadi insiden perobekan warna biru bendera
Belanda, sehingga warnanya tinggal merah dan putih menjadi bendera
Indonesia. Perobekan dengan bayonet tersebut dilakukan oleh seorang pemuda
Indonesia bernama Mohammad Endang Karmas, dibantu oleh Moeljono.

Tanggal 27 Agustus 1945, dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR), disusul oleh
terbentuknya Laskar Wanita Indonesia (LASWI) pada tanggal 12 Oktober 1945.
Jumlah anggotanya 300 orang, terdiri dari bagian pasukan tempur, Palang
Merah, penyelidikan dan perbekalan.
Peristiwa yang memperburuk keadaan terjadi pada tanggal 25 November 1945.
Selain menghadapi serangan musuh, rakyat menghadapi banjir besar meluapnya
Sungai Cikapundung. Ratusan korban terbawa hanyut dan ribuan penduduk
kehilangan tempat tinggal. Keadaan ini dimanfaatkan musuh untuk menyerang
rakyat yang tengah menghadapi musibah.

Berbagai tekanan dan serangan terus dilakukan oleh pihak Inggris dan
Belanda. Tanggal 5 Desember 1945, beberapa pesawat terbang Inggris membom
daerah Lengkong Besar. Pada tanggal 21 Desember 1945, pihak Inggris
menjatuhkan bom dan rentetan tembakan membabi buta di Cicadas. Korban makin
banyak berjatuhan.

Ultimatum agar Tentara Republik Indonesia (TRI) meninggalkan kota dan
rakyat, melahirkan politik “bumihangus”. Rakyat tidak rela Kota Bandung
dimafaatkan oleh musuh. Mereka mengungsi ke arah selatan bersama para
pejuang. Keputusan untuk membumihanguskan Bandung diambil melalui musyawarah
Majelis Persatuan Perjuangan Priangan (MP3) di hadapan semua kekuatan
perjuangan, pada tanggal 24 Maret 1946.

Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi III, mengumumkan hasil
musyawarah tersebut dan memerintahkan untuk meninggalkan Kota Bandung. Hari
itu juga, rombongan besar penduduk Bandung mengalir panjang meninggalkan
kota. Malam itu pembakaran kota berlangsung besar-besaran. Api menyala dari
masing-masing rumah penduduk yang membakar tempat tinggal dan harta
bendanya, kemudian makin lama menjadi gelombang api yang besar. Setelah
tengah malam kota telah kosong dan hanya meninggalkan puing-puing rumah yang
masih menyala.

Pembumihangusan Bandung tersebut merupakan tindakan yang tepat, karena
kekuatan TRI tidak akan sanggup melawan pihak musuh yang berkekuatan besar.
Selanjutnya TRI melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung.
Peristiwa ini melahirkan lagu “Halo-Halo Bandung” yang bersemangat membakar
daya juang rakyat Indonesia.

Sayang sekali jika asset berharga ini mesti dilihat di negara lain
karena Indonesia lebih memilih menjualnya dalam bantuk “karungan”…
Jadi ingat artefak Indonesia yang banyak diangkut oleh Belanda dan
artefak Irak yang djual oleh serdadu Amerika…

 

JANGAN BIARKAN STEMPEL ITU DILELANG

Baru-baru ini ramai diberitakan, harta karun yang berhasil diangkat dari
runtuhan kapal asing di perairan Cirebon, Jawa Barat, akan dilelang oleh
perusahaan yang mengangkatnya. Benda-benda tersebut terdiri dari
keramik, kaca persia, arca perunggu, permata, hulu pedang dari emas, dan
benda berharga lainnya.

Nilai jualnya tidak tanggung-tanggung, Rp 400 miliar. “Harta yang
diangkat mencapai 250.000 keping. Kalau dijual lewat lembaga lelang,
harganya akan anjlok. Karena itu, kami menjual satu paket penemuan itu
dengan cara menghubungi negara-negara yang kargonya ada di kapal itu,”
ujar Adi Agung, Direktur PT Paradigma Putra Sejahtera, selaku perusahaan
pengangkat harta karun tersebut (Kompas, 17 November 2006).

Sejumlah negara, seperti China, Dubai, dan Singapura, sudah menyatakan
ketertarikannya. “Namun, penjualan final akan melibatkan Pemerintah
Indonesia,” kata Adi.

Bahkan, ada informasi bahwa negara-negara Timur Tengah, seperti Oman,
Yaman, dan Arab Saudi, juga berminat membelinya, tetapi dengan syarat
harus seluruh kapal dan isinya yang dilelang. Ini berarti Pemerintah
Indonesia tidak dapat memiliki barang yang seharusnya 10 persen dari
seluruh kargo setelah diseleksi. Apa niat yang tersirat di balik
persyaratan dari negara-negara Arab tersebut?

Pelayaran dan perdagangan

Tumbuh dan berkembangnya pelayaran dan perdagangan melalui laut antara
Teluk Persia dan Tiongkok sejak abad VII atau abad pertama Hijriah
disebabkan karena dorongan pertumbuhan dan perkembangan
imperium-imperium besar di ujung barat dan ujung timur Benua Asia.

Di ujung barat terdapat imperium Muslim di bawah Kekhalifahan Bani
Umayyah (660-749 Masehi), kemudian Bani Abbasiyah (750-870 Masehi). Di
ujung timur Asia terdapat Kekaisaran Tiongkok di bawah kekuasaan Dinasti
T’ang (618-907 Masehi).

Kedua imperium itulah yang mendorong majunya pelayaran dan perdagangan
Asia. Akan tetapi, jangan dilupakan peranan Sriwijaya sebagai sebuah
imperium yang menguasai Selat Melaka pada abad VII-XI. Imperium ini
merupakan kerajaan maritim yang menitikberatkan pada pengembangan
pelayaran dan perdagangan.

Nama Persia yang sekarang disebut Iran, menurut catatan harian Tionghoa,
adalah Po-sse atau Po-ssu, yang biasa diidentifikasikan atau dikaitkan
dengan kapal-kapal Persia. Persia juga sering dikaitkan dengan sebutan
Ta-shih atau Ta-shih K’uo, yang biasa diidentifikasikan dengan Arab.

Po-sse dapat juga dimaksudkan dengan orang-orang Persia, yaitu
orang-orang Zoroaster yang berbicara dalam bahasa Persi—orang-orang
Muslim asli Iran—yang dapat pula digolongkan pada orang-orang yang
disebut Ta-shih atau orang-orang Arab. Orang Zoroaster dikenal oleh
orang Arab sebagai orang Majus, yang kemudian merupakan mayoritas
penduduk Iran setelah pengislaman.

Kehadiran orang-orang Po-ssu bersama-sama dengan orang-orang Ta-shih di
bandar-bandar sepanjang tepian Selat Melaka, pantai barat Sumatera,
serta pantai timur dan barat Semenanjung Tanah Melayu sampai ke pesisir
Laut Tiongkok Selatan diketahui sejak abad VII atau abad pertama
Hijriah. Mereka dikenal sebagai pedagang dan pelaut ulung.

Sebuah catatan harian Tionghoa menceritakan perjalanan pendeta Buddha
I-tsing tahun 671 Masehi dengan menumpang kapal Po-sse dari Kanton ke
Fo-shih (Sriwijaya). Catatan harian itu mengindikasikan kehadiran
orang-orang Persia di bandar-bandar di pesisir Laut Tiongkok Selatan dan
Nusantara.

Kemudian, pada 717 Masehi, diberitakan pula tentang kapal-kapal India
yang berlayar dari Sri Lanka ke Sriwijaya dengan diiringi 35 kapal
Po-sse. Tetapi, pada tahun 720 Masehi kapal-kapal tersebut kembali lagi
ke Kanton karena kebanyakan dari kapal-kapal itu mengalami kerusakan.

Hubungan pelayaran dan perdagangan antara bangsa Arab, Persia, dan
Sriwijaya rupa-rupanya dibarengi dengan hubungan persahabatan di antara
kerajaan-kerajaan di kawasan yang berhubungan dagang. Hal tersebut dapat
dibuktikan dengan adanya beberapa surat dari Maharaja Sriwijaya yang
dikirimkan melalui utusan kepada Khalifah Umar ibn ’Abd al-Aziz (717-720
Masehi). Isi surat tersebut, antara lain, tentang pemberian hadiah
sebagai tanda persahabatan.

Bukti-bukti arkeologis yang mengindikasikan kehadiran pedagang Po-sse di
Nusantara adalah ditemukannya artefak dari gelas dan kaca berbentuk vas,
botol, jambangan, dan lain-lain di situs Barus (pantai barat Sumatera
Utara) dan situs-situs di pantai timur Jambi (Muara Jambi, Muara Sabak,
Lambur). Barang-barang tersebut merupakan komoditas penting yang
didatangkan dari Persia atau Timur Tengah dengan pelabuhan-pelabuhannya
antara lain Siraf, Musqat, Basra, Kufah, Wasit, Al-Ubulla, Kish, dan Oman.

Dari Nusantara, para pedagang tersebut membawa hasil bumi dan hasil
hutan. Hasil hutan yang sangat digemari pada masa itu adalah kemenyan
dan kapur barus.

*Stempel legitimasi*

Di antara kargo eks kapal asing yang tenggelam di perairan Cirebon, ada
sebuah benda berbentuk empat persegi panjang (4 x 9 cm) dari batu
(stonesoap).

Pada salah satu sisinya terdapat kalimat yang ditulis dalam aksara Arab
bergaya kufik: “al-mlku; lillah al-wahid; al-qahhar”, yang berarti
“semua kekuasaan itu milik Allah Yang Maha Esa dan Maha Perkasa”. Kalau
diterjemahkan secara harfiah, kalimat itu mengandung asma’ul husna,
tepatnya merupakan sifat yang dimiliki mausuf (Allah) yang memiliki
kekuasaan.

Akan tetapi, kalau ditafsirkan dengan konteks kapal, yang tersirat dalam
kalimat tersebut mengandung makna bahwa si pembawa stempel mempunyai hak
untuk pergi (berdagang) ke mana saja. Tidak ada satu kekuasaan pun yang
berhak untuk melarangnya karena semua yang ada di alam semesta—termasuk
kerajaan—adalah milik Allah. Dengan demikian, stempel tersebut berguna
sebagai “alat” legitimasi untuk berlayar/berdagang ke mana saja.

Melihat gaya tulisan kufik yang dipakai, tampaknya masih kaku jika
dibandingkan dengan gaya tulisan kufik pada batu nisan Malik as-Saleh
(wafat 1297 Masehi) dari Samudra Pasai (Aceh). Bentuk tulisan ini diduga
berasal dari sekitar abad IX yang dikembangkan di daerah Kufah pada masa
pemerintahan kekhalifahan Bani Abbasiyah (750-870 Masehi).

Kalau ditelaah dari stempel yang beraksara Arab tersebut, kapal asing
yang tenggelam bersama kargonya di perairan Cirebon diduga kapal yang
berasal dari pelabuhan Kufah atau Basra, yang sekarang termasuk wilayah
Irak. Ini berarti bahwa kapal bersama kargonya berasal dari sekitar abad
IX, lebih tua dari perkiraan juru taksir yang menyatakan dari abad X.

Tampaknya sederhana, yaitu berupa sebuah stempel dan bukan termasuk
barang seni, tetapi dari sisi ilmu pengetahuan merupakan barang yang
sangat berharga.

Hingga kini belum diketahui secara tepat kapan Islam masuk ke Nusantara.
Berdasarkan batu nisan Malik as-Saleh, dipercaya Islam masuk Nusantara
pada sekitar abad XIII. Namun, jauh sebelum itu, para pedagang Muslim
sudah berdagang dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Stempel yang
ditemukan di antara kargo eks kapal asing yang tenggelam di perairan
Cirebon merupakan salah satu buktinya.

Artefak ini menjadi tidak ternilai harganya apabila diperlakukan sebagai
benda cagar budaya yang mempunyai nilai kesejarahan, khususnya sejarah
perkembangan agama Islam di Nusantara.

Selama ini untuk menjawab pertanyaan masuknya Islam ke Nusantara hanya
berdasarkan analogi. Maka, dengan ditemukannya stempel merupakan bukti
artefak tentang keberadaan Islam di Nusantara.

Stempel legitimasi tersebut jelas merupakan data arkeologi dan sejarah.
Hingga saat ini artefak tersebut baru satu-satunya yang ditemukan di
Indonesia.

Jadi, tidak sepatutnya stempel tersebut termasuk barang berharga yang
ikut dilelang. Boleh jadi calon pembeli menginginkan seluruh kargo,
termasuk juga stempel, untuk tujuan kebanggaan nasional mereka.

Bambang Budi Utomo /Kerani Rendahan pada Puslitbang Arkeologi Nasional /

 

Berawal dari diskursus akademik para antropolog Barat di penghujung
abad ke-19, Indonesia lahir sebagai nama ilmiah yang diperuntukkan
bagi kepulauan Hindia-Jauh jajahan VOC. Pemetaan Nusantara sebagai
kapling kolonial bernama Indonesia telah menyulut diskursus
kebangsaan yang panjang, bermula dari polemik kebudayaan sejak tahun
1935 di harian Pudjangga Baru dan Suara Umum, antara Sutan Takdir
Alisjahbana, Sanusi Pane, dan Dr Purbatjaraka.

Menurut penulis, jiwa polemik tersebut adalah persoalan: apakah
Indonesia adalah sebuah negeri yang terberi atau datang dari dalam
diri? “Terberi”, menurut logika STA, karena Indonesia terwujud
melalui pengaplingan kolonial atas negeri kepulauan ini. Adapun bagi
Sanusi Pane, Indonesia itu datang dari dalam diri (melalui sejarah)
karena sang budayawan berpandangan, entitas bernama Indonesia adalah
sambungan sejarah Nusantara yang terus berdialektika semenjak zaman
Sriwijaya dan Majapahit.

Di masa kepemimpinannya, Bung Karno pernah mengutip tesis Ernest
Renan untuk merumuskan kebangsaan kita. Dalam esai klasiknya, Qu’est-
ce qu’une nation? (What is a Nation, 1882), Renan menjelaskan bahwa
rasa kebangsaan merupakan endapan sejarah kesamaan nasib sekelompok
orang dan visi masa depan yang mereka bentangkan bersama.

Kemudian pada tahun 1983, buku masyhur Imaginary Communities karangan
Ben Anderson terbit dan melahirkan pemikiran baru tentang rasa
kebangsaan yang berseberang pandangan dengan Renan. Anderson
menggambarkan bahwa sebuah bangsa hanya sebatas konstruksi imajiner
sekelompok orang tentang sebuah komunitas yang berdaulat di atas
publiknya. Pandangan ini dipertegasnya dalam buku “Language and
Power: Exploring Political Cultures in Indonesia” (1990), di mana
bahasa Indonesia sebagai elemen penting mosaik komunitas imajiner
Nusantara kerap kali dimanipulasi elite politik untuk merampungkan
arsitektur kekuasaannya.

Selanjutnya, dalam berbagai perdebatan menyoal rasa keindonesiaan,
pakar-pakar kerap membandingkan relevansi antara kedua tesis ini.
Melalui anjakan ilmiah tersebut, diskursus kebangsaan bagai merajut
kembali polemik yang ditelurkan para budayawan kita
terdahulu: “Indonesia, negeri terberi atau produk sendiri?”

Negeri terberi?

Umumnya, pakar dalam negeri bertendensi menghikmahi keindonesiaan
melalui tesis Renan ketimbang logika Indonesia sebagai negeri
terberi. Namun, mesti disadari bahwa tesis Renan lahir dalam konteks
Eropa abad ke-19. Secara garis besar, negara-bangsa di Eropa abad
pertengahan terbentuk dari kelompok-kelompok suku bangsa dalam
wilayah tertentu yang tertindas dominasi Gereja.

Berbeda dengan kita. Nusantara terdiri atas puluhan ribu pulau dan
memiliki tingkat pluralitas kebudayaan yang tinggi. Meski mosaik
kebangsaan kita disebut-sebut telah bersatu melalui Sumpah Pemuda
1928, tak bisa dinafikan bahwa masyarakat Nusantara tidak memiliki
jejak rekam sejarah tunggal yang bisa merekatkannya secara holistik.

Karena kendurnya tali ikatan sejarahwi inilah, sepanjang riwayat kita
hidup bernegara, rasa kebangsaan ditanamkan dalam masyarakat
Indonesia dengan politik identitas. Seperti pada saat politik etis
dilansir, bukankah bahasa Indonesia (melayu tinggi) dijadikan bahasa
nasional agar Belanda dapat menggenggam Nusantara yang luas sebagai
satuan politik jajahannya? Demikian juga yang dilakukan insan-insan
adiputera kita sendiri, sehingga litani realitas kehidupan kita
bernegara menunjukkan betapa relevannya untuk menghikmahi Indonesia
sebagai negeri terberi.

Pada masa Orde Baru, rezim yang paling lama berkuasa itu melansir
kebijakan pembangunan yang mengatasnamakan kemajuan bangsa. Namun,
keuntungan pembangunan bagai kue yang diperuntukkan untuk sekelompok
orang saja, rakyat banyak hanya disisihkan remah-remahnya. Pancang
kekuasaan Orde Baru bak piramida kurban, di mana para pejabat dan
pengusaha merampas hak-hak rakyat dan menari-nari di atas
penderitaannya. Betapa relevannya pengumpamaan sosiolog kita yang
skeptis itu, negeri ini bagai Republik Kapling di mana setiap jengkal
dan petak bumi Nusantara ini telah dipecah-pecah dalam satuan kapling
ekonomi politik.

Di manakah rasa kebangsaan yang bisa meredam tingkah korup di antara
rekan-rekan sebangsa? Rasa itu justru direkayasa guna merampungkan
struktur kekuasaan yang korup. Pancasila, ideologi yang dirumuskan
founding fathers kita untuk memfinalisasi Indonesia sebagai sebuah
negara-bangsa, disekap dalam interpretasi-interpretasi sempit
penguasa berupa Manipol-USDEK hingga P4, kemudian dikenakan sebagai
doktrin sakral guna menjaga kesatuan negara dengan menghalalkan cara
yang paling keji sekalipun. Entitas keindonesiaan bak marionette yang
dimainkan oleh tali kendali penguasa. Tariannya hanya mengindahkan
sejumlah elite yang mengendalikannya.

Meneruskan polemik

Bila kenyataan yang tersibak begitu menyakitkan, salahkah paradigma
kita membangsa selama ini? Tidak sepenuhnya demikian. Realitas
seperti Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan fakta sejarah yang
ditulis dari perjuangan kebangsaan yang holistik karena berakar dari
aspirasi rakyat Indonesia yang direpresentasikan oleh sejumlah tokoh.

Ihwal-ihwal sejarah yang menggugah rasa senasib sepenanggungan
sebagai sebuah negara-bangsa seperti ini dapat dijadikan tolakan yang
obyektif untuk melihat “Indonesia sebagai produk sendiri”. Ironisnya,
kelanjutan proyek pembangunan rasa kebangsaan kita dicemari oleh
rezim yang pernah menghuni pemerintahan kita, menyebabkan rasa
kebangsaan yang sejati mati suri sebelum bertumbuh.

Kini di tengah tantangan globalisasi dan bangkitnya primordialisme,
revitalisasi keindonesiaan merupakan sebuah kebutuhan mutlak demi
mencegah luruhnya Indonesia menjadi remahan-remahan ideologi
primordial atau menjadi kapling-kapling kapitalisme global. Untuk itu
kita telah dianugerahi dengan dua paradigma kebangsaan oleh para
pendahulu kita.

Ruang polemik antarkedua pandangan ini mesti dibuka bebas agar kita
tidak takabur tatkala menjejakkan kaki untuk menoreh lembaran baru
sejarah yang diliputi hasrat kebersamaan. Polemik tersebut juga akan
menjaga kita dari jebakan kehampaan akan rasa kebangsaan yang sejati,
karena ada pandangan yang meyakinkan kita bahwa Indonesia merupakan
produk sejarah kita sendiri.

Dengan demikian, semoga interaksi kritis di antara dua penalaran yang
berlainan haluan ini mengalir sebagai polemik yang menyehatkan bangsa.

 

PREMANISME SUDAH MARAK SEJAK ZAMAN JAWA KUNO
Dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi IV di Cipanas, 1986, dibahas oleh
Boechari (alm)seorang epigraf (tulisan kuna) tentang dunia
perbanditan melalui data prasasti.

Fenomena kekerasan dalam masyarakat Jawa kuno dapat diketahui melalui
kajian arkeologi dari sumber-sumber tertulis berupa prasasti, lontar,
dan naskah-naskah. Adapun penggambaran dalam beberapa panil relief
candi terdapat di Candi Mendut di Jawa Tengah serta Candi Surawana
dan Rimbi di Jawa Timur.

Pemerintah kini sedang disibukkan oleh ulah para preman yang sering
mengganggu ketenteraman dan segala bentuk ketidaknyamanan bagi
masyarakat. Polisi sebagai pengayom masyarakat harus bekerja keras
dan menumpas habis segala bentuk kejahatan. Namun, usaha itu akan sia-
sia jika tidak didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Gambaran ini juga
terjadi pada masa pemerintahan kerajaan besar seperti Sriwijaya,
Kediri, Singosari, dan Majapahit.

Pada masa Jawa kuno, serangkaian undang-undang dan hukum berupa
pemberian sanksi yang keras diberlakukan tidak saja pada pelaku
kejahatan, tetapi juga warga yang desanya sebagai tempat kejadian
perkara (TKP). Sanksi yang diberikan kepada desa-desa tersebut berupa
denda dan pajak yang sangat memberatkan. Oleh karena itu, penduduk
desa membuat pos-pos keamanan untuk meminimalisir kejahatan. Walaupun
upaya itu telah dilakukan, masih sering terjadi karena faktor alam
dan lingkungan berupa hutan lebat dan terisolirnya dari pusat
pemerintahan.

Naskah-naskah hukum (awig-awig) banyak ditemukan di Bali dan ditulis
dalam bahasa Jawa kuno dari masa pasca-Majapahit. Naskah yang ditulis
dan diterjemahkan oleh para sastrawan tersebut diacu dari institusi
kerajaan di India yang diperlukan dalam menjalankan pemerintahan.

Dapat dibayangkan bahwa naskah-naskah hukum yang digunakan oleh para
pejabat kehakiman dari masa klasik (Hindu-Buddha) tidak semuanya
ditulis di atas logam, tembaga, atau perunggu karena tidak praktis
dan terlalu berat. Biasanya ditulis di atas ripta berupa daun lontar
atau karas. Setelah berpuluh-puluh tahun ripta tersebut dapat rusak
dan disalin kembali serta dilakukan perubahan, penambahan, atau
pengurangan pasal-pasal sesuai dengan perubahan bahasa dan
perkembangan masyarakat.

Adanya naskah hukum tadi memberikan gambaran yang jelas bahwa
masyarakat Jawa kuno bukanlah suatu masyarakat yang senantiasa aman,
tenteram, dan damai, jauh dari segala tindak kejahatan.

Kejahatan dari masa ke masa

Sumber-sumber hukum yang tertulis dalam prasasti abad ke-9-10 Masehi
di Jawa Tengah pada masa Dyah Balitung dan naskah pada masa pasca-
Majapahit abad ke-13-15 Masehi memuat tentang hukum dan kerawanan-
kerawanan yang pernah terjadi. Beberapa di antaranya adalah sebagai
berikut.

Pertama, prasasti Balingawan berangka tahun 891 M dari bahan batu
yang ditulis berlanjut pada bagian belakang sebuah arca Ganesa
(disimpan di Museum Pusat Jakarta). Prasasti ini memuat penetapan
sebidang tanah di Desa Balingawan menjadi sima (daerah
perdikan/otonom). Prasasti itu lahir karena rakyatnya ketakutan,
menderita, dan melarat lantaran senantiasa harus membayar pajak denda
atas rah kasawur (darah tersebar berceceran) dan wankay kabunan
(mayat kena embun). Hal itu terjadi karena dalam hukum Jawa kuno desa-
desa yang menjadi tempat berlangsungnya peristiwa kriminal—walaupun
peristiwanya terjadi di tempat lain, tetapi mayatnya ditemukan di
desa tersebut—maka desa yang bersangkutan (TKP) mendapat sanksi
keras harus membayar denda/pajak kepada raja. Kenapa peristiwa
semacam itu bisa terjadi? Hal tersebut berkaitan erat dengan sistem
dan struktur pemerintahan desa yang bergantung pada hierarki
pemerintahan di atasnya sehingga untuk pengamanan desa menjadi kurang
efektif. Akhirnya, permohonan desa tersebut dikabulkan. Desa
Balingawan menjadi sebuah sima, keamanan di jalan besar terjamin,
rakyat desa dan dukuh-dukuhnya tidak lagi merasa ketakutan.

Kedua, prasasti Mantyasih (907 M) yang ditulis dalam tiga versi
berbeda, dua di antaranya ditulis di atas lempengan perunggu dan satu
di atas batu, tetapi yang terlengkap yang ditulis di atas lempengan
perunggu. Isi prasasti berkisar tentang penetapan sima dari Raja
Rakai Watukura Dyah Balitung kepada 5 patih yang telah berjasa
mengerahkan rakyat Desa Mantyasih pada waktu diselenggarakan pesta
perkawinan raja. Pada suatu ketika, rakyat desa merasa ketakutan oleh
ulah para penjahat dan mereka tidak dapat mengatasinya. Kelima patih
diberi tugas untuk menumpas dan menjaga keamanan di jalan. Daerah ini
pada masa Jawa kuno terletak di sekitar Gunung Susundara (Sundara)
dan Gunung Sumbing di wilayah Temanggung, Jawa Tengah.

Ketiga, prasasti Kaladi (909 M). Prasasti ini juga bermasa dari Raja
Rakai Watukura Dyah Balitung. Isinya tentang pemberian sima atas
permohonan pejabat daerah yang bernama Dapunta Suddhara dan Dapunta
Dampi karena ada hutan arapan yang memisahkan (desa-desa) itu
menyebarkan ketakutan. Mereka senantiasa mendapat serangan dari
Mariwun yang membuat para pedagang dan penangkap ikan merasa resah
dan ketakutan siang dan malam. Maka diputuskan bersama, hutan itu
dijadikan sawah agar penduduk tidak lagi merasa ketakutan.

Keempat, prasasti Sanguran (928 M). Berisikan beberapa hal yang
menyangkut kejahatan, di antaranya: wipati wankay kabunan (kejatuhan
mayat yang terkena embun), rah kasawur in dalan (darah yang terhambur
di jalan), wakcapala (memaki-maki), duhilatan (menuduh), hidu kasirat
(meludahi), hastacapala (memukul dengan tangan), mamijilakan turuh
nin kikir (mengeluarkan senjata tajam), mamuk (mengamuk), mamumpan
(tindak kekerasan terhadap wanita), ludan (perkelahian?), tutan
(mengejar lawan yang kalah?), danda kudanda (pukul-memukul),
bhandihaladi (kejahatan dengan menggunakan kekuatan magis).

Kelima, naskah Purwwadhigama. Sistem pengadilan zaman klasik membagi
segala macam tindak pidana dan perdata ke dalam 18 jenis kejahatan
yang disebut astadasawyawahara. Penulisan ke-18 hukum tersebut tidak
selalu lengkap, kadang hanya garis besarnya, mungkin beberapa hal
yang dianggap penting/sesuai dengan kondisi saat itu.

Hukum tersebut berisikan: tan kasahuranin pihutan (tidak membayar
lagi utang), tan kawahanin patuwawa (tidak membayar uang jaminan),
adwal tan drwya (menjual barang yang bukan miliknya), tan kaduman
ulihin kinabehan (tidak kebagian hasil kerja sama), karuddhanin huwus
winehakan (minta kembali apa yang telah diberikan), tan kawehanin
upahan (tidak memberi upah atau imbalan), adwa rin samaya (ingkar
janji), alarambaknyan pamalinya (pembatalan transaksi jual-beli),
wiwadanin pinanwaken mwan manwan (persengketaan antara pemilik ternak
dan penggembalanya), kahucapanin watas (persengketaan mengenai batas-
batas tanah), dandanin saharsa wakparusya (hukuman atas penghinaan
dan makian), pawrttinin malin (pencurian), ulah sahasa (tindak
kekerasan), ulah tan yogya rin laki stri (perbuatan tidak pantas
terhadap suami-istri), kadumanin drwya (pembagian hak milik atau
pembagian warisan), totohan prani dan totohan tan prani (taruhan dan
perjudian).

Dari 18 aturan hukum pidana tersebut, ada tiga yang sedang marak
terjadi saat ini, seperti ulah sahasa (tindak kekerasan), ulah tan
yogya rin laki stri (perbuatan tidak pantas terhadap suami istri),
serta totohan prani dan totohan tan prani (taruhan dan perjudian).

Relief candi

Beberapa candi yang memuat adegan kekerasan dapat dilihat di Candi
Mendut, Jawa Tengah, bercorak Buddhis. Pada tangga masuk di sisi
selatan candi peninggalan abad ke-9-10 M itu terdapat panil relief
yang menggambarkan dua figur, salah satunya memegang gada/parang (?),
sedangkan figur yang satunya memegang alat semacam perisai.

Di Jawa Timur, panil-panil relief yang menggambarkan kekerasan dapat
dilihat pada Candi Surawana (Pare, Kediri), merupakan peninggalan
sekitar abad ke-14 M, bercorak keagamaan Buddhis. Pada bagian kaki
candi sisi utara terlihat relief yang menggambarkan adegan
kekerasan/perkelahian, yakni seorang tokoh sedang memilin kepala
seseorang. Sementara pada Candi Rimbi di Bareng, Jombang,
(peninggalan abad ke-13-14 M), pada bagian kaki candi, di sisi
selatan, terdapat gambar dua pria sedang berkelahi di tengah hutan
dengan menggunakan kain cancut.

Fenomena masyarakat Jawa kuno tentang dunia kekerasan tidak terlepas
dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Para penguasa pada masa
itu sudah mengindahkan aturan-aturan dan nilai-nilai hidup yang
harmonis berupa pandangan hidup berdasarkan kepercayaan/agama. Aturan-
aturan tersebut disosialisasikan dengan cara pembuatan prasasti dan
gambar-gambar pada relief candi yang sarat akan pesan-pesan moral dan
etika, sebagai tuntunan hidup manusia.

Walaupun peraturan dengan segala sanksi hukum begitu kerasnya, bahkan
desa-desa dalam wilayah kekuasaan kerajaan tertentu juga harus
berperan aktif dalam menjaga ketertiban, tetapi masih sering terjadi
tindak kekerasan. Apalagi jika penegakan hukum tidak diimbangi dengan
disiplin dan dedikasi dari aparatur pemerintah beserta kesadaran
seluruh masyarakatnya, niscaya tindak kekerasan masih sering terjadi
di mana-mana, bahkan secara kualitas dan kuantitas semakin merebak di
negeri ini.

 

Hujan, banjir bandang, tanah longsor, dan tanah retak, itulah yang
mewarnai Pulau Jawa pada musim ini. Hujan adalah anugerah dari Allah
yang wajib kita syukuri, tetapi tiga yang lain dapat dikatakan ulah
manusia yang semena-mena terhadap lingkungannya.

Masalah tersebut memang sudah lama dialami manusia. Dari pengalaman
itulah mereka belajar bagaimana mengelola lingkungan dengan arif.
Bagi nenek moyang kita, masalah ini bukan merupakan hal baru. Mereka
mempunyai kearifan tersendiri dalam mengelola lingkungannya.

Sejumlah prasasti dan naskah kuno yang membicarakan lingkungan hidup
banyak dikeluarkan oleh raja yang berkuasa pada masa itu. Prasasti
pertama yang memberitakan pengelolaan lingkungan adalah Prasasti Tugu
yang dikeluarkan Purnawarmman dari Tarumanagara pada abad V Masehi.
Di dalam prasasti itu diberitakan penggalian dua saluran, yaitu
Candrabhaga dan Gomati. Candrabhaga digali melalui keraton untuk
mengalirkan air ke laut, Gomati digali melalui tempat tinggal nenek
raja.

Para pakar menduga bahwa pusat pemerintahan Tarumanagara terletak di
daerah Tugu, Cilincing, Jakarta Utara, saat ini. Kalau betul dugaan
tersebut, tentunya keraton terletak di daerah rendah yang sering
terkena banjir ketika musim hujan. Penggalian saluran dilakukan pada
sekitar Februari-April, di mana pada bulan tersebut adalah bulan
setelah musim hujan. Daerah rawa sedang tergenang air yang mungkin
cukup dalam dan luas, serta air tidak dapat mengalir ke laut. Karena
itulah, Purnawarman memerintahkan penggalian saluran.

Bukan saja Purnawarman yang dipusingkan masalah banjir. Lima abad
kemudian, Raja Airlangga dari Kerajaan Kadiri juga dipusingkan
masalah banjir, sebagaimana diberitakan dalam Prasasti Kamalagyan
(1037 M).

Biang keladi dari masalah banjir yang selalu menimpa wilayah
kerajaannya adalah Bengawan (Brantas) yang sering kali membanjiri
daerah sekitarnya. Akibat dari banjir tersebut, sumber penghasilan
kerajaan dari sektor pajak menjadi berkurang. Sebelumnya penduduk
mungkin secara swadaya membuat tanggul-tanggul, tetapi kurang kokoh
sehingga berkali-kali jebol dan banjir menggenangi daerah hilirnya.
Banyak sawah dan desa yang tergenang air. Karena itulah, raja
mengerahkan rakyatnya untuk kerja-bakti membuat bendungan di Waringin
Sapta.

Bendungan yang dibangun secara “nasional” itu demikian kokoh dan kuat
sehingga terbendunglah aliran sungai (Brantas). Kini sungai tersebut
alirannya dipecah menjadi tiga ke arah utara. Daerah-daerah
sekitarnya tidak kebanjiran, hasil sawah menjadi berlipat, dan sumber
penghasilan kerajaan dari sektor pajak bertambah.

Untuk menjaga kelestarian bendungan Waringin Sapta, Airlangga
memerintahkan penduduk Desa Kamalagyan untuk tinggal di dekatnya
dengan tugas menjaga supaya jangan ada yang menghancurkan karya besar
itu. Kompensasinya, pajak yang mereka harus setorkan kepada kas
kerajaan dihapus dan dialihkan untuk pemeliharaan bendungan.

Sistem waduk

Jagonya pengelolaan air di masa lampau adalah Kerajaan Majapahit.
Bekas kota di kerajaan ini, sebut saja Trowulan di Mojokerto,
dipenuhi oleh gorong-gorong yang dibuat dengan konstruksi bata, parit-
parit, serta beberapa waduk.

Pada awalnya Majapahit memang dibangun dengan cara membuka hutan di
daerah Trik oleh Raden Wijaya. Namun karena arealnya merupakan
wilayah dengan musim kemarau yang panjang, jauh dari sungai besar,
dan peradabannya yang tumbuh memerlukan aktivitas penggundulan hutan,
maka berubahlah menjadi daerah gersang seperti sekarang ini.

Raja tidak tinggal diam. Ia membangun waduk-waduk, dam, serta kolam
buatan dengan saluran dan parit-parit penghubungnya. Waduk-waduk yang
masih tersisa hingga sekarang, misalnya waduk Domas di timur kota
Majapahit, waduk Kumitir di sebelah selatan, dan waduk Baureno di
sebelah tenggara.

Dari waduk Kumitir air dialirkan ke kolam Segaran melalui saluran
yang dibuat dari bata. Kemudian, dari Segaran, air dialirkan ke arah
utara yang tempatnya lebih rendah.

Segaran adalah kolam artifisial yang dindingnya dibuat dengan
konstruksi bata. Di mana letaknya? Bila Anda memasuki Desa Trowulan,
pada jarak sekitar dua kilometer ke arah selatan dari pertigaan jalan
Mojokerto-Jombang, di tepi sebelah timur tampak kolam besar yang
dindingnya dibuat dari bata. Itulah kolam yang dikenal dengan nama
Segaran. Kolam ini pertama kalinya ditemukan oleh Maclaine Pont
(1926), yang ketika itu sedang menekuni pencarian reruntuhan kota
Majapahit. Konon, menurut cerita penduduk, kolam Segaran dipakai
untuk membuang piring emas setelah raja Majapahit menjamu tamu yang
diundang makan.

Desa Trowulan yang dipercaya sebagai bekas salah satu kota Majapahit,
di dalam tanahnya pun banyak terdapat saluran air. Saluran ini
menghubungkan dari satu kolam/waduk ke kolam/waduk lain. Di beberapa
tempat terdapat semacam lubang untuk mengontrol. Hingga saat ini
beberapa saluran air masih mengalirkan air dan dimanfaatkan penduduk
untuk mengairi sawahnya.

Menebang pohon

Hutan, banjir, dan kekeringan saling berkaitan. Penggundulan hutan
tentu saja mendatangkan bencana. Keadaan seperti ini disadari atau
tidak telah menjadi pemikiran penguasa Majapahit. Pada zaman
Majapahit dikenal adanya Undang-Undang Agama, yang isinya mengatur
segala peri kehidupan penduduknya.

Dalam undang-undang tersebut diatur hukuman dan denda yang dikenakan
kepada orang yang bersalah. Perlindungan terhadap lingkungan hidup
tersirat dan tersurat dalam undang-undang itu.

Dalam Pasal 82 antara lain disebutkan: “Barang siapa menebang kayu
silunglung di luar pengetahuannya, namun tidak diambil, dendanya dua
tahil. Jika hal itu terjadi di luar pengetahuannya, namun diambil,
dendanya empat tahil. Barang siapa menebang kayu silunglung dengan
sengaja, wajib membayar dua kali lipat harganya. Barang siapa
menebang sembarangan kayu milik orang lain, dengan paksa, didenda
empat tahil.”

Zaman Majapahit orang tidak boleh menebang pohon sembarangan, apalagi
pohon milik kerajaan. Sebagai contoh, pada Pasal 92 antara lain
disebutkan: “Barangsiapa menebang pohon milik orang lain tanpa izin
pemiliknya, dikenakan denda empat tahil oleh raja yang berkuasa. Jika
hal itu terjadi pada waktu malam, dikenakan pidana mati oleh raja
yang berkuasa. Pohon yang ditebang dikembalikan dua kali lipat.”

Konteks kekinian

Memang, kita harus banyak belajar dari kearifan nenek moyang dalam
menyikapi lingkungan alam tempatnya hidup. Penebangan hutan dan pohon
secara semena-mena demi mendapatkan keuntungan, pada akhirnya akan
merugikan orang lain. Rupanya orang di zaman Tarumanagara (abad V),
Kadiri (abad X-XI), dan Majapahit (abad XIV) jauh lebih arif
dibandingkan dengan orang modern sekarang ini.

Kalau dikatakan para nenek moyang itu berbudaya, memang benar adanya.
Mereka punya aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, resep-resep, rencana-
rencana, dan strategi-strategi, yang terdiri atas serangkaian model-
model kognitif yang digunakan secara selektif sesuai lingkungan alam
yang dihadapinya. Pemikiran ini merupakan sumber bagi sistem
penilaian sesuatu yang baik dan yang buruk, sesuatu yang berharga
atau tidak, dan sesuatu yang dapat menyelamatkan atau bahkan
mencelakakan. Semua ini dapat terjadi karena kebudayaan itu
diselimuti oleh nilai-nilai moral, yang bersumber pada pandangan
hidup dan pada etos atau sistem etika yang dimiliki oleh setiap
manusia.

Kalau pada zaman lampau yang berkuasa adalah raja, maka sekarang
adalah presiden, gubernur, dan bupati. Dulu, raja mempunyai kekuasaan
penuh tetapi dia berpegang kepada Asta Brata, yang salah satu di
dalamnya harus mengayomi rakyat. Dengan demikian, secara moral
kekuasaanya “dibatasi” oleh ajaran moral tadi. Rakyat dalam kerajaan
punya etika di mana mereka masih mendengarkan apa kata junjungannya
dan apa yang tertulis dalam undang-undang kerajaan. Dalam mengelola
lingkungan, pada masa kini para petinggi yang pada hakikatnya
memegang amanah rakyat, seharusnya mampu mencegah kerusakan hutan dan
sudah seharusnya memberikan kenyamanan pada rakyat yang memberinya
amanah.

Raja Purnawarmman mampu mengatasi banjir dengan cara membuat kanal.
Mengapa Gubernur DKI Jakarta tidak mampu menanggulanginya?

Dalam hal perlakuan terhadap pohon (pelindung), mengapa orang dulu
lebih arif dan taat menjalankan aturan kerajaan? Di Jakarta,
Pemerintah DKI menebang pohon-pohon pelindung demi keperluan
pembuatan jalan. Di sudut kota yang lain, seorang ketua RT di
perumahan elite memerintahkan menebang pohon pelindung demi untuk
membuat taman yang ditanami dengan tanaman perdu.

Kita telah mempunyai undang-undang lingkungan hidup, serta perangkat
peraturan daerah mengenai penghijauan. Apakah undang-undang dan
peraturan itu dibuat untuk dilanggar? Semoga kita dapat belajar dari
nenek moyang dalam mengelola lingkungan hidup.

 

ORANG ITALIA MELANCONG KE NUSANTARA

Catatan kisah perjalanan orang Eropa ke Nusantara banyak didominasi
oleh pengelana dan peneliti dari Belanda, Inggris, dan Portugis.
Kisah-kisah mereka telah banyak menjadi bagian dari historiografi
Indonesia.

Padahal sebenarnya tidak sedikit catatan kisah perjalanan orang-orang
dari bangsa lain yang bercerita tentang perjalanan mereka. Salah
satunya adalah catatan pengelana asal Italia, yang sebenarnya datang
lebih awal jika dibandingkan dengan bangsa Eropa lainnya.

Orang Italia yang datang pertama kali ke negeri ini memang sulit
diketahui. Namun, menurut buku Nusa Jawa: Silang Budaya karya Dennys
Lombard, dengan sumber yang terbatas mulai ada “komunikasi” antara
Nusantara dan Kerajaan Romawi pada awal abad Masehi. Informasi
mengenai Nusantara, terutama melalui Sri Lanka, yang sejak zaman
Kaisar Claudius telah mengirim utusan ke Roma atau barangkali,
bahkan, sejak zaman Kaisar Augustus.

Sumber lainya—seperti dikutip dalam buku itu—pada abad pertama,
misalnya. Plinius yang Tua dalam karyanya Ilmu Alam membicarakan Mons
Maleus. Buku itu mengisahkan, “di sana bayang-bayang menjulur ke
utara pada musim dingin dan ke selatan pada musim panas selama enam
bulan.”

Nama Maleus berasal dari bahas Tamil, yaitu “malai” yang
berarti ‘gunung’. Situs ini terletak di Gunung Indrapura, pantai
barat Sumatera, satu-satunya tempat di bumi ini yang oleh orang India
diketahui terletak di dekat khatulistiwa.

Pada abad berikutnya Ilmu Bumi karya Ptolomeus mencantumkan peta
Nusantara dan menentukan tempat “Kersonesis emas” yang hampir pasti
sama dengan Semenanjung Melayu dan mencatat nama Iabadiou, yaitu
transkripsi Yunani untuk Jawadwipa alias nama Pulau Jawa yang
disansekertakan.

Catatan pertama yang bisa ditemukan antara lain dari perjalanan
pengelana besar Marco Polo (1254-1324), orang Venesia, Italia,
mengunjungi Asia. Biografinya pertama kali ditulis oleh kolektor
benda-benda yang terkait dengan geografi, yaitu Jhon Baptis Ramusio,
yang menulis dua abad setelah kematian Marco Polo. Meski beberapa
fakta kontradiktif, ia menulis dengan detail dan beberapa fakta
memang sesuai.

Marco Polo adalah pengelana pertama yang melacak sebuah rute
perjalanan ke Asia. Ia mencatat sejumlah raja di berbagai wilayah
yang dilalui maupun tempat yang dilewati. Ia melewati Sumatera dan
berlabuh di Samudra Pasai ketika kembali ke Eropa setelah sekian lama
di China. Meski tidak ke Jawa, dia menyebut sebuah tempat bernama
Jawa.

Biarawan

Catatan perjalanan orang Italia ke Jawa baru didapat dari kisah
biarawan Fransiskan bernama Mattiussi dalam buku Travels of Friar
Odoric of Pordenone yang datang ke sejumlah tempat di Nusantara,
seperti Jawa, Sumatera, dan Banjarmasin antara tahun 1318 hingga
1330. Ia yang lahir tahun 1286 kemudian masuk menjadi biarawan dan
bernama Odoric dari Pordenone. Ia diperintahkan Paus (pemimpin Gereja
Katolik) untuk menjalankan misi di pedalaman Asia.

Pada tahun 1318 ia berangkat dari Kota Padua, kemudian menyeberangi
Laut Hitam menuju Persia, Kalkuta, Madras, dan Sri Lanka. Setelah itu
ia menuju Kepulauan Nikobar hingga menuju Sumatera. Kemudian Odoric
mengunjungi Jawa dan Banjarmasin. Ia kembali ke Italia melalui jalur
darat melewati Vietnam dan China dan sampai kembali pada tahun 1330.

Sekembalinya dari Italia, Odoric—sesuai dengan permintaan atasannya
di biara. yaitu Guidotto—menceritakan perjalanannya itu kepada
rekannya sesama biarawan Wiliam Solagna. Namun, berdasarkan sumber
lain, kisah Odoric tersebut ditulis oleh salah seorang pengikut Conti
di Praha, Ceko, pada 1340. Kisah perjalanan ini menjadi buku
perjalanan yang sangat terkenal pada masa tersebut.

Di dalam buku itu disebutkan kalau ia mengunjungi Pulau Jawa, tanpa
menyebut tempat secara pasti. Raja yang memerintah wilayah itu
membawahi tujuh raja lainnya dalam wilayah kekuasaannya. Odoric
menyebutkan, pulau itu banyak cengkeh, pala, kemukus, dan banyak
rempah lainnya.

Raja di Jawa disebutkan memiliki istana yang luas dan mewah. Tangga-
tangga istana dan juga interiornya berlapis emas dan perak. Atap
istana berlapis emas. Odoric juga mencatat kalau raja-raja dari
Mongol berkali-kali menyerang kerajaan itu, tetapi selalu bisa
dipatahkan dan dipukul balik. Apabila meneliti secara terperinci
kisah Odoric ini, kerajaan yang dimaksud adalah Majapahit.

Beberapa orang yang mengkritisi kisah Odoric itu menyebutkan, di
dalam kisah itu terdapat penyebutan banyak tempat. Namun, hal itu
diragukan, apakah Odoric benar-benar melihat sendiri. Meski demikian,
kisah itu kemudian tersebar ke berbagai tempat melalui pencontekan
hingga buku mengenai perjalanan itu digunakan sebagai panduan para
ahli geografi pada masa itu.

MANUSKRIP

Sejumlah manuskrip perjalanan Odoric bisa ditemukan di dalam bahasa
Italia, Perancis, Jerman, dan Inggris. Buku ini pertama kali dicetak
di Pesaro. Versi bahasa Inggris kisah ini dibuat oleh Yule dalam buku
berjudul Cathay and The Way Thither tahun 1866. Awal Januari 2006 ini
sempat ditemukan buku mengenai Odoric di sebuah toko buku di
Singapura dengan judul Travels of Friar Odoric.

Kisah perjalanan lainnya dibuat oleh Nicolo Conti (1395-1469). Conti
adalah pedagang Venesia dan seorang pengelana. Ia mengunjungi India
dan sejumlah tempat di Asia Tenggara. Ia meninggalkan Venesia sekitar
tahun 1419 menuju Damaskus (Suriah) untuk belajar bahasa Arab.

Setelah itu ia mengelana selama beberapa tahun. Ia paham dengan
wilayah itu karena sudah memiliki bekal, yaitu kemampuan bahasa dan
pengetahuan mengenai budaya Arab. Saat itu wilayah Asia banyak
dikuasai oleh pedagang-pedagang dari Arab.

Perjalanan ini sangat menarik karena memiliki waktu yang hampir
bersamaan dengan perjalanan Laksamana Cheng Ho, pengelana China yang
masyhur itu. Dari penelitian beberapa orang ada konsistensi mengenai
nama-nama tempat di wilayah tersebut sesuai dengan kisah Cheng Ho
yang ditulis oleh Ma Huan (1433) dan Fei Xin (1436).

Setelah dari Damaskus, Conti menyeberangi gurun dan sampai di
Baghdad, Irak, terus menuju Iran dan India. Dari India dia menuju
wilayah bernama “Pedir” di Sumatera bagian utara. Di tempat ini ia
dilaporkan bermukim selama satu tahun dan mempelajari ilmu
pengetahuan lokal, terutama tentang produksi emas dan perdagangan
rempah- rempah.

Ia melanjutkan perjalanan ke Semenanjung Melayu dan mengunjungi
sejumlah tempat, antara lain, di Myanmar. Setelah dari Myanmar ia
mengunjungi Jawa. Di tempat ini ia tinggal selama sembilan bulan,
sebelum akhirnya kembali ke Italia dengan berlayar menuju Vietnam dan
dilanjutkan dengan perjalanan darat.

Kisah perjalanannya ini tidak ditulis oleh Conti sendiri. Kisah Conti
ditulis oleh dua orang. Mereka menulis setelah mendapat cerita dari
Conti. Salah satu dari mereka yang mendapat cerita itu adalah Pero
Tafur. Tafur adalah bangsawan Spanyol yang bertemu dengan Conti
ketika hendak kembali ke Eropa dari Asia. Ia bertemu dengan Conti di
Gunung Sinai tahun 1437.

Cerita lainnya berasal dari penuturan Conti kepada Sekretaris Paus
Giovanni Francesco Poggio Bracciolini setelah ia kembali ke Italia
pada 1439. Ia menceritakan kisahnya di Florence.

Penuturan Conti ke Tafur kemungkinan lebih komplet daripada
penuturannya kepada Poggio. Namun, dengan kemampuan analisisnya dan
minat khususnya mengenai negeri-negeri di Timur, Poggio melihat kisah
Conti ini bukan sekadar cerita kronologis belaka, tetapi juga memberi
informasi yang bersifat geografis. Poggio kemudian membuat kisah itu
dengan judul De Varietate Fortunae.

Karya Poggio dipublikasikan pada tahun 1492 oleh Cristoforo da
Bollate. Di dalam karyanya Poggio menonjolkan pengenalan negara-
negara di Asia bagian selatan yang saat itu sangat sedikit diketahui
orang-orang Eropa.

Mengenai Jawa, Conti menceritakan ada dua buah Pulau Jawa (sampai
abad 16 di dalam peta masih disebut Jawa Mayor dan Jawa Minor).
Penduduk pulau-pulau itu disebutkan sangat kejam dibandingkan dengan
bangsa-bangsa lainnya. Mereka makan tikus, kucing, dan hewan-hewan
yang tergolong disebut “tidak bersih”.

Conti juga berkisah, penduduk di Jawa yang berutang tetapi tidak bisa
mengembalikan utang menjadi budak dari si pemberi utang. Hiburan yang
ada antara lain adu ayam. Beberapa orang diceritakan sebagai produsen
ayam untuk aduan.

Minim pengetahuan

Minimnya pengetahuan orang Eropa tentang wilayah-wilayah di Asia
bagian selatan menjadikan buku Poggio ini diminati oleh banyak orang
pada saat itu. Buku itu kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai
bahasa, seperti Inggris, Portugis, dan Spanyol.

Sejumlah kisah perjalanan orang Italia lainnya mungkin masih banyak
tersimpan di perpustakaan-perpustakaan tua di negara tersebut. Kisah
perjalanan atau pandangan mereka mengenai Nusantara, jika bisa
ditemukan, akan memperkaya historiografi Indonesia.

Sudah pasti kita juga harus mengkritisi fakta-fakta yang ditampilkan
karena penceritaan mereka bisa memunculkan bias. Dengan membandingkan
kisah- kisah mereka dengan pengelana lainnya, kita akan makin kaya
informasi mengenai masa lalu negeri ini.

 

Ketika petani padi Korea Selatan dan Jepang berunjuk rasa menentang
liberalisasi pasar beras, mereka berteriak keras, usaha tani padi
harus dilindungi. Mereka menyatakan, perlindungan itu terkait
keyakinan dan penghormatan terhadap nenek moyang mereka, yaitu petani
padi.

Mereka menyatakan, meski negara mereka sudah maju, mereka tetap
menghormati nenek moyang mereka. “Nenek moyang kami adalah petani
padi,” kata mereka di majalah Time beberapa waktu lalu.

Apakah nenek moyang bangsa Indonesia juga petani padi?

Penelitian kosakata budaya yang diduga digunakan pada masa prasejarah
memberi petunjuk bahwa cocok tanam padi sudah dilakukan pada masa
itu. Kosakata yang diteliti adalah kosakata yang diduga termasuk
dalam bahasa Melayu Purba, yang merupakan leluhur bahasa Melayu
modern dan bahasa Indonesia.

Ahli bahasa Robert Blust dalam sebuah tulisannya di dalam buku Masa
Lampau Bahasa Indonesia, Sebuah Bunga Rampai (1991) menyatakan, dari
penelitian kosakata budaya itu diketahui bahwa penutur bahasa Melayu
Purba memiliki orientasi kelautan yang kuat. Pada saat yang
bersamaan, rakyat mempraktikkan hortikultura ladang, padi gogo, dan
umbi-umbian.

Peneliti JC Anceaux dalam buku yang sama mengutip penelitian Hendrik
Kern asal Belanda, menyebutkan bahwa kosakata yang terkait dengan
padi ditemukan penutur di bagian barat Austronesia—asal nenek moyang
bangsa Melayu—namun tidak ditemukan di wilayah timur.

Keyakinan Kern makin kuat ketika menemukan kata beras di Indonesia
dan kata bras di Tibet yang memiliki arti yang sama. Ia mengatakan,
orang Tibet meminjam kata bras dari bahasa Austronesia, yaitu ketika
penutur kedua bahasa berhubungan di satu tempat. Tempat pertemuan itu
kemungkinan berada di Asia Tenggara.

Prof Koentjaraningrat dalam buku Kebudayaan Jawa (1984) menyatakan,
cocok tanam padi dengan sistem peladangan diduga berasal dari Birma
Utara. Sistem itu kemudian menyebar ke Semenanjung Melayu hingga di
Kepulauan Nusantara (Indonesia dan Filipina) pada saat migrasi.

Teknologi

Sampai awal abad Masehi, pertanian padi di Nusantara diperkirakan
masih sederhana. Pertanian padi masih tetap berbentuk perladangan,
seperti padi huma yang masih ditemukan di sejumlah daerah di Jawa
Barat. Relatif tidak ada sentuhan teknologi.

Sentuhan teknologi cocok tanam padi mulai muncul ketika pengaruh
India masuk. Di dalam beberapa tulisan di jurnal Orissa Review,
sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Orissa di
India, disebutkan bahwa bangsa Kalinga (nama sebelum Orissa) yang
berada di India selatan itu masuk ke wilayah Jawa sekitar abad
keempat. Kedatangan mereka yang terdiri dari berbagai kasta membawa
pengaruh dalam teknologi penanaman padi.

Kasta brahmana yang berkuasa atas ilmu pengetahuan antara lain
membawa metode penanaman padi dengan pengairan. Kaum brahmana
memperkenalkan sejumlah teknologi yang memungkinkan produksi padi
meningkat.

Setelah itu, nenek moyang kita mulai menanam padi dengan cara
pengairan atau yang sekarang dikenal dengan sawah. Sejumlah kakawin
dan kidung berbahasa Jawa Kuno (abad ke-8-14) yang diteliti oleh Prof
PJ Zoetmulder di dalam buku Kalangwan, Sastra Jawa Kuno Selayang
Pandang (1983) telah menyebut keberadaan sawah. Di dalam kakawin itu
dikisahkan, raja mendatangi kawasan pedesaan dan melihat sejumlah
orang menanam padi.

Dalam salah satu kakawin juga disebutkan, beberapa biarawan terlihat
menanam padi. Ada juga penyebutan keberadaan lumbung padi. Sayang
sekali jumlah informasi mengenai budidaya padi memang sangat minim di
dalam kakawin ataupun kidung karena karya sastra ini lebih banyak
berbicara dalam tataran keraton.

Catatan yang agak lebih komplet terdapat di dalam kitab Desawarnana
atau Negarakertagama. Di dalam kitab ini diceritakan tentang raja
yang memanggil rakyatnya untuk membuka hutan, kemudian menjadikannya
lahan untuk sawah. Rakyat yang mendapat hak untuk mengelola lahan itu
harus membayar pajak ke raja. Sawah beririgasi juga sudah disebut
dalam kitab itu.

Selama masa Majapahit, ekspor beras juga sudah dilakukan. Meski
demikian, Koentjaraningrat telah menyebut adanya petani miskin di
desa yang serba miskin, di samping mereka yang bergaya hidup keraton
dengan segala kemewahannya.

Setelah Majapahit, catatan mengenai budidaya padi terdapat di
Mataram. Di dalam buku Nusa Jawa Silang Budaya (1996) karya Dennys
Lombard terdapat catatan mengenai kepemilikan sawah. Di Mataram,
sawah tidak hanya dimiliki oleh raja, tetapi juga oleh bangsawan.
Bangsawan berhak mengelola lahan yang kemudian dikerjakan oleh rakyat
biasa.

Di dalam buku yang sama disebutkan, tahun 1804 Residen Yogyakarta
Matthias Waterloo mencatat mengenai kondisi produksi padi. “Cukuplah
kita bandingkan daerah penghasil padi sekarang dan dua puluh tahun
sebelumnya,” katanya.

Ketika Inggris berkuasa di Jawa, Gubernur Jenderal TS Raflles (1811-
1816) juga menulis, sedikit negeri yang rakyatnya bisa makan sebaik
di Jawa. Jarang orang pribumi yang tidak dapat memperoleh satu kati
beras yang dibutuhkan per hari. Di dalam bukunya berjudul History of
Java (1817), Raflles merinci berbagai alat yang digunakan untuk
budidaya padi.

Catatan oleh penulis lainnya menyebutkan, di Kesultanan Yogyakarta
beras masih merupakan komoditas ekspor utama, selain produk lainnya
seperti tembakau, batik, dan kain.

Di samping berbagai catatan di atas, keberadaan mitos mengenai dewi
pelindung pertanian, yaitu Dewi Sri, membuktikan bahwa budidaya padi
merupakan bagian hidup yang penting dari masyarakat di Nusantara,
terutama Jawa. Hingga kini pemujaan terhadap Dewi Sri masih dilakukan
petani di berbagai daerah.

Di dalam buku Serat Cariyos Dewi Sri disebutkan, cerita tentang Dewi
Sri merupakan salah satu hasil karya sastra Jawa. Cerita itu
mengisahkan turunnya Dewi Sri dari surga ke dunia dengan membawa
benih padi yang kemudian menjadi bahan makanan pokok orang Jawa. Dewi
Sri dianggap sebagai tokoh mistis yang dapat memengaruhi kehidupan
manusia sebagai pelindung pertanian.

Kemiskinan

Kisah-kisah petani padi setelah pertengahan abad ke-19—sejak tanam
paksa diberlakukan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch
(1830)—makin banyak diwarnai kisah pilu. Pada masa itu mulai terdapat
kelaparan di berbagai daerah seperti di Cirebon akibat konversi sawah
menjadi lahan perkebunan.

Peneliti Peter Boomgard dalam disertasinya tahun 1989, yang kemudian
menjadi buku dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul
Anak Jajahan Belanda, menyebutkan, meski selama tahun 1815-1880
mayoritas terbesar penduduk Jawa bekerja di sektor pertanian, makin
banyak penduduk di daerah pedesaan terlibat dalam kegiatan
nonpertanian sebagai sumber penghasilan.

Citra Jawa pada abad ke-19—yang juga terus terjadi hingga kini—adalah
kemiskinan dan kemandekan. Pulau itu memang dihuni jutaan petani yang
harus hidup dari petak-petak tanah mereka yang kecil dan jutaan kuli
yang berusaha untuk hidup di daerah perkotaan yang padat penduduk.
Laporan kelaparan kembali terjadi setelah krisis ekonomi 1930.

Situasi itu sebenarnya sudah meresahkan. Peneliti Prof WF Wertheim
pernah mengatakan, ketimpangan yang semakin besar di Jawa hanya
tinggal menunggu “tutupnya meledak”. Meski demikian, ada juga yang
sependapat dengan Prof C Geertz bahwa kaum tani Jawa tidak akan
menuju situasi eksplosif, tetapi akan puas dengan “berinvolusi”
karena sudah terbiasa “berbagi kemiskinan”.

Koentjaraningrat pernah mengusulkan suatu studi mengenai para petani
miskin yang tidak memiliki tanah ini dapat menyesuaikan diri dengan
suatu kehidupan yang penuh kesengsaraan dan dapat bertahan hidup di
daerah pedesaan di Jawa.

Agraris

Apa pun situasinya pada masa lalu dan masa sekarang, pengakuan
terhadap nenek moyang kita yang adalah petani padi tidak bisa
dihindari. Bila pembaca kurang percaya dengan kenyataan ini,
telitilah nama orangtua kita atau kakek-nenek kita sendiri, dengan
mudah ditemukan bahwa nenek moyang kita memang petani padi.

Bila saja pendahulu kita bernama tidak jauh dari nama Ponimin,
Parjiman, Mujinem, Mujirah, Parijan, dan lain-lain, sebenarnya asal-
usul kita memang dari generasi petani padi masa lalu. Seorang
peneliti bernama R Hatley (1977) pernah menyelidiki sejumlah nama
penduduk di Jawa. Ia menemukan beberapa nama yang menunjukkan asal
lingkungannya adalah dusun-dusun agraris.

Dari kenyataan ini, masihkah kita membiarkan petani padi sengsara,
padahal kita tahu persis mereka adalah nenek moyang kita? Korea
Selatan dan Jepang menggunakan kisah, sejarah, dan tradisi nenek
moyangnya dalam berdiplomasi di forum internasional agar para petani
mendapat perlindungan yang memadai.

 

SAKIT SOEKARNO, SOEHARTO, DAN BANGSA INI

Setiap orang pernah sakit. Tak ada orang yang bisa lolos, termasuk
mereka yang pandai menjaga kesehatan sekalipun, kadang bisa sakit.
Bahkan sekuat dan sehebat apa pun penguasa dunia ini, hidupnya juga
bisa terancam sakit. Tak terkecuali dua presiden negeri ini, Soekarno
dan Soeharto.

Kita mulai dari Soekarno. Presiden Pertama RI Soekarno positif
mengidap gangguan ginjal dan pernah dirawat di Wina pada 1961 dan
1964. Takut ginjal kirinya diangkat, seperti disarankan Prof Dr K
Fellinger dari Fakultas Kedokteran Wina, Bung Karno lebih menyukai
obat tradisional China atau melakukan akupunktur. Selama menjadi
Presiden, layanan kesehatan untuk mengatasi sakit Bung Karno masih
baik-baik dan proporsional.

Namun, setelah peristiwa kudeta merangkak, yakni Supersemar 1966, dan
secara perlahan tetapi pasti kekuasannya “dipreteli”, layanan
kesehatan kepada Bung Karno bisa dikatakan amat tidak memadai, bahkan
sangat minim. Bayangkan, untuk urusan sakit gigi saja, Bung Karno
harus diawasi ketat, padahal dia masih menjabat sebagai presiden
hingga Maret 1967.

Kisah itu boleh jadi pernah kita baca dari buku yang ditulis drg Oei
Hong Kian, dokter gigi pribadi Bung Karno, seperti pernah ditulis
majalah Intisari.

Kisahnya terjadi pada Januari 1967, saat drg Oei Hong Kian diminta ke
Istana Negara karena Bung Karno sakit gigi. Karena peralatan gigi di
Istana sudah amat kuno, terpaksa alat-alat Dr Oei diangkut ke Istana.
Pasalnya, saran drg Oei Hong Kian agar Bung Karno dirawat di tempat
praktiknya tidak diterima.

Lebih parah lagi, ketika Bung Karno harus terusir dari istana, pasca-
Soeharto diangkat jadi Pejabat Presiden pada Maret 1967, secara resmi
Bung Karno menjalani karantina atau tahanan rumah di Bogor. Sejak
saat itu, layanan untuk mengatasi sakit Bung Karno bisa dikatakan
kurang bagus. Dunia luar, bahkan keluarga dekat Bung Karno, pun tidak
tahu kondisi Bung Karno yang sebenarnya. Yang sedikit kita tahu,
menurut pengakuan Mahar Mardjono, saat Bung Karno sakit, obat yang
diresepkan hanya disimpan di laci karena ada pesan demikian.

Tidak heran jika kemudian menyebar kasak-kusuk Soekarno ditelantarkan
atau dibiarkan menderita sakit tanpa penanganan medis memadai. Dari
ucapan Mahar Mardjono kita tahu, ternyata dokter di Indonesia masih
belum bisa independen karena masih bisa ditekan oleh kekuatan politik
sehingga standar pelayanan medis yang sepantasnya tidak diberikan
kepada pasien. Tidak heran di saat-saat akhir hidupnya, fisik Bung
Karno tampak sangat memprihatinkan.

Akhirnya sosok kelahiran Blitar, 6 Juni 1901, itu wafat dalam
kesepian pada 20 Juni 1970, tanpa ada liputan semarak media.
Kenyataan pahit akan sakitnya Bung Karno selama ini ditutupi, padahal
seharusnya para saksi sejarah berani berbicara untuk mengungkap apa
yang sebenarnya terjadi.

Pelayanan Soeharto

Pelayanan terhadap Soekarno berbeda sekali dengan pelayanan medis
untuk Soeharto pascalengsernya pada 21 Mei 1998. Tim dokter langsung
dibentuk, bahkan berasal dari dokter-dokter terbaik negeri ini.
Bahkan, ketika baru-baru ini ada yang tak beres dengan usus Pak
Harto, operasi dengan tenaga serta alat-alat medis tercanggih pun
dilakukan. Para pejabat negara atau tamu-tamu lain berdatangan
membesuk. Kita gembira melihat mantan orang kuat Orba itu sembuh,
seperti diberitakan Kompas (9/5).

Jadi, pelayanan medis kepada para mantan presiden seharusnya seperti
yang diberikan kepada Soeharto. Juga dengan liputan media yang luas
sehingga rakyat tahu akan kondisi mantan presidennya. Tidak perlu ada
sejarah yang ditutupi. Kita tidak perlu dendam pada Soeharto, tetapi
proses hukum terhadapnya perlu dilakukan demi kejelasan sejarah.
Setelah proses hukum selesai, kita semua harus rela memaafkan
Soeharto, seperti disarankan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Otokritik

Jika menyimak sakit Bung Karno, kemudian sakit Soeharto, ada sesuatu
yang membuat kita harus berani melakukan otokritik. Ternyata, jujur
harus diakui, kita sering diliputi ketakutan menatap sejarah para
pemimpin kita, yang di dalamnya juga terangkum sejarah masa lalu kita
sebagai bangsa. Sikap demikian jelas tidak menunjukkan kematangan
sama sekali.

Akibatnya, seperti dikatakan Amien Rais di berbagai kesempatan, kita
sebenarnya merupakan bangsa yang sakit. Meski berbagai diagnosis
sudah dilakukan, di antaranya meminta bantuan IMF dan Bank Dunia,
penyakitnya belum sembuh, bahkan kian parah.

Yang lebih menyedihkan, kita juga menjadi bangsa besar yang amat
minim dengan rasa percaya diri. Kita sering dihinggapi rasa minder,
boleh jadi karena utang kita yang 150 miliar dollar AS. Kita
berkewajiban agar bisa sembuh dari sakit dan kembali menggapai
kejayaan seperti di era Majapahit. Bagaimana caranya?

Tentu ada banyak jawaban. Tetapi, dari perspektif sejarah, kita perlu
menjadi bangsa yang berani menatap masa lalu. Misalnya, hingga kini
masih banyak kasus dari masa lalu yang coba ditutupi, mulai dari
Tragedi 1965 hingga Tragedi Mei 1998. Ada jutaan korban atau anak
cucu korban yang masih terstigma oleh kasus ini atau itu.

Konyolnya, pemerintah sendiri takut menghadapi kenyataan sejarah. Ini
bisa dibaca dari terbengkalainya RUU Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi yang diundangkan Presiden Megawati Soekarnoputri, 6
Oktober 2004. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang seharusnya
terbentuk 6 April 2005 belum bisa dibentuk di era Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (Kompas, 22/4). Konyolnya, banyak orang meremehkan
rekonsiliasi. Untuk apa? tanya mereka.

Padahal, meremehkan rekonsiliasi sama dengan meremehkan masa lalu
atau mengabaikan sejarah sendiri. Akibatnya, kita tetap menjadi
bangsa yang gagal. Bukan bangsa yang unggul, seperti diharapkan
Susilo Bambang Yudhoyono. Tocqueville (1805-1859) mengingatkan
kita, “Karena masa lalu gagal menerangi masa depan, benak manusia
mengelana di tengah kabut”.

 

SPIRIT BAHARI YANG TELAH PERGI

Ketika sejumlah pulau di perbatasan “dikuasai” orang asing, kita
dengan tiba-tiba saja kebakaran jenggot. Padahal, sebagai bangsa
bahari, sudah terlalu lama sektor kelautan kita lupakan, bahkan kita
tinggalkan di belakang, entah di mana.

Pulau Sipadan-Ligitan, dan kemudian Ambalat, dipersengketakan dengan
Malaysia. Kasus itu adalah ironi bagi bangsa bahari terbesar seperti
Indonesia. Padahal, Indonesia selalu kita ibaratkan sebagai zamrud
khatulistiwa dengan untaian pulau- pulau yang menawan.

Kita telah melupakan semua itu. Bahkan etnik yang di masa lampau
terkenal sebagai penjelajah samudra, kini tak mudah ditemui. Semangat
bahari ulung yang menjadi identitas suku-suku itu, kini boleh dikata
telah luntur. Orang- orang Sulawesi Selatan (Sulsel), khususnya Bugis-
Makassar, kini telah kehilangan spirit kebahariannya.

Abdul Rahman, seorang nelayan di Pelabuhan Paotere, Makassar,
mengakui, masa kejayaan orang Bugis-Makassar sebagai pelaut andal,
kini telah terkikis. Sudah tidak banyak lagi orang Bugis-Makassar
yang melaut hingga jauh ke negeri seberang untuk berdagang.
Dibandingkan dengan jumlah penduduk pria yang hampir empat juta jiwa,
yang menjadi nelayan hanya sekitar 340.000 orang (8,5 persen).

“Dulu, orang Bugis-Makassar sangat terkenal di lautan. Mereka
menguasai aktivitas perdagangan laut dan dikenal sangat pemberani
menjelajah lautan hingga ribuan mil,” kata Rahman, Ketua Koperasi
Insan Perikanan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Paotere, Makassar.
Keberanian orang Bugis-Makassar mengarungi lautan sudah terbukti,
meskipun dengan perahu kecil jolloro yang hanya bisa memuat tiga
orang. Dengan jolloro, etnis ini berani berlayar sampai ke perairan
Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Menapaki jejak sejarah, Phinisi Nusantara mampu berlayar menembus
gelombang besar di Pasifik hingga tiba di Vancouver, Kanada, 1986. Di
Sulsel, memang rutin berlangsung sandeq race (perahu asli orang
Mandar —yang juga pelaut ulung dan kini masuk Sulawesi Barat) dari
Polewali hingga Makassar. Tetapi, ekspedisi keliling dunia sandeq—
yang didukung beberapa negara—tahun 2005 lalu gagal setelah tak mampu
menembus perairan Kepulauan Solomon.

Kegiatan seperti itu hanya sekadar pemanis kisah. yang sejatinya,
kini kehidupan orang Bugis-Makassar tidak lagi mengandalkan laut
sebagai ladang penghidupan. Kini, aktivitas di daratan lebih
menjanjikan dan membawa harapan.

Terjun ke laut

Berkurangnya minat generasi sekarang untuk terjun ke laut diakui H
Muslim Baso, pengusaha pembuatan kapal kayu tradisional di Tanah
Beru, Bulukumba. Menurut dia, anak-anak muda kini kian enggan
berkarya di laut. “Anak saya tak ada yang mau mengikuti jejak saya di
sektor kelautan. Mereka lebih senang bekerja di darat sebagai pegawai
kantoran,” katanya.

Muslim Baso pun mulai mengkhawatirkan usaha pembuatan kapal rakyat di
Tanah Beru, termasuk usaha yang dirintis orangtuanya berpuluh tahun
silam. Dia tak tahu berapa lama lagi usaha turun-temurun itu bisa
hidup. “Masa kejayaan orang Bugis-Makassar di lautan kini tinggal
kenangan,” kata sejarawan Universitas Hasanuddin, Edward
Poelinggomang, yang juga pakar sejarah maritim Makassar.

Sungguh tragis. Apalagi mengenang kisah-kisah petualangan bahari
orang-orang Bugis- Makassar berabad-abad silam yang mewarnai sejarah
negeri ini. Kedatuan Luwu (abad VIII- XX) boleh jadi imperium kuat
sezaman dengan Sriwijaya (VII- XII), Majapahit (XII-XVI). Sejak abad-
abad silam, orang-orang dari Luwu telah berperahu mengarungi lautan
hingga ke Malaya. Ekspedisi Sawerigading yang bahkan sampai ke China
dan India, jadi legenda hidup.

Penjelajahan orang Bugis-Makassar bukan saja menguasai Sulawesi
(Celebes), Kalimantan (Borneo), Sumatera (Andalas), Timor, Maluku,
Ternate, bahkan menancapkan pengaruh di sejumlah kawasan seperti
China, Malaysia, Filipina, Kamboja, Afrika, Pasifik, dan Australia.

Di masa Kerajaan Gowa (sejak abad XIII), terutama di masa antara
Sultan Alauddin hingga cucunya, Sultan Hasanuddin, laut kawasan timur
Nusantara selalu diramaikan orang-orang Bugis-Makassar. Di abad XVII,
Makassar menjadi bandar yang amat ramai. Makassar menjadi titik
tengah persilangan jalur perdagangan laut antara Malaka dan Maluku.

Armada (dagang) laut Gowa tak mampu diimbangi VOC Belanda. Ketika VOC
mencoba menerapkan politik hegemoni atas wilayah laut dengan meminta
Gowa membantu menyerang lawan-lawan VOC dalam jalur perdagangan
rempah-rempah, Sultan Alauddin dengan tegas mengatakan, “Tuhan
menciptakan tanah dan laut. Tanah dibagikan-Nya untuk manusia, dan
laut adalah milik bersama.”

Di zaman Kolonial Belanda, kata Edward Poelinggomang, campur tangan
pihak kolonial sejak tahun 1906 menghambat sepak terjang saudagar
Bugis-Makassar dalam melakukan aktivitas perdagangan laut sekaligus
memberlakukan pelabuhan yang tidak lagi bebas bea. Itulah, tandasnya,
yang menjadi pintu gerbang bagi keruntuhan kejayaan orang Bugis-
Makassar dalam perdagangan laut.

“Karakter orang Sulsel tidak mau banyak aturan. Ditambah semakin
banyaknya kapal api yang beroperasi dengan kapasitas muatan yang
besar, perlahan namun pasti meminggirkan orang Bugis-Makassar dari
arena perdagangan laut,” paparnya.

Bertambah runyam, karena konsentrasi aktivitas pelabuhan kemudian
dipindahkan ke Jakarta, Semarang, dan Surabaya yang terus berlanjut
hingga kini.

Tradisi mengarungi lautan itu tak lepas dari kultur yang subur di
lingkungan masyarakat Sulsel yang dikenal sebagai pasompe. Secara
harfiah bermakna merantau, biasanya kategori pelaut-pedagang.

Berdagang antarpulau

Menurut Prof Abu Hamid, antropolog Universitas Hasanuddin, pasompe
umumnya saudagar yang berdagang antarpulau. Biasanya pada musim
kemarau (timo), mereka berlayar ke barat. Sedangkan pada musim angin
dan hujan (bare) mereka kembali ke kampungnya (ke arah timur).

Menurut Abu Hamid, dalam Pasompe, Pengembaraan Orang Bugis, sejak
kejatuhan Gowa di abad XVII itu, kerajaan itu didesak untuk mengubah
kegiatannya di daratan, berpaling dari aktivitas utamanya selama ini
di laut. Gowa dipaksa menjadi kerajaan agraris, melepaskan kejayaan
maritimnya. Sejak itulah, pasompe yang dilakukan penduduk mulai
dilakukan karena terdesak di kampungnya.

Bukan hanya penduduk, para tokoh juga hijrah dari kampung mereka
karena ancaman VOC. Karaeng Galesong, salah satu Panglima Gowa,
misalnya, pergi ke Jawa. Dia malah menjadi “penguasa” Laut Jawa dan
Selat Makassar, dan bahkan berkoalisi dengan Trunojoyo melakukan
perlawanan terhadap Belanda.

Tak ubahnya di daratan, pasompe menjadi komunitas tersendiri. Perahu
menjadi sebuah desa, yang memiliki aturan dan tata tradisi. Nakhoda
adalah kepala desa. Setiap pasompe harus menghormati aturan-aturan
yang diberlakukan. Mereka harus bekerja sama. Mereka pantang untuk
bertengkar di lautan.

Oleh karena itulah, peran seorang nakhoda (juragan) amat penting. Dia
harus menjadi pemimpin yang berwibawa dan bisa menaungi semua sawi-
nya (anak buah atau penumpang). Larangan berselisih ini juga berlaku
untuk istri-istri pasompe yang ditinggal di kampung.

Pasompe tak hanya punya keberanian menghadang badai di tengah lautan,
tetapi juga harus dibekali ilmu pengetahuan menyangkut astronomi,
sistem navigasi, dan ilmu kelautan. Ilmu astronomi mutlak dikuasai.
Misalnya memahami posisi bintang-bintang di langit yang bisa
memengaruhi perubahan alam, seperti angin badai, hujan, petir, dan
sebagainya.

Para pasompe juga harus menguasai pengetahuan kelautan. Tanpa alat-
alat modern, mereka hanya mengandalkan pengetahuan tradisional,
seperti penglihatan (pakkita), penciuman (paremmau), pendengaran
(parengkalinga), firasat (penedding), dan keyakinan (tentuang).
Dengan mengandalkan indera itu, pasompe bisa mengendus bahwa angin
hitam di sebelah barat yang tiba-tiba menghilang dan cerah, itu
pertanda datangnya angin kencang dan amat membahayakan.

“Orang Bugis-Makassar zaman dulu sepertinya tidak pernah takut dengan
apa pun yang terjadi di laut. Mungkin karena mereka dibekali dengan
ilmu-ilmu alam untuk mengatasi bahaya di laut,” kata Rahman.

Sekarang ini persoalannya apakah spirit dan kultur pasompe itu masih
tersisa? Semangat melaut orang Bugis-Makassar, ujar Rahman, kini
lebih banyak diterjemahkan dengan bahasa menjadi nelayan.

“Semangat orang Bugis-Makassar untuk menaklukkan laut ada di tangan
generasi muda yang kini memilih menjadi nelayan. Sebagian yang mampu
menguasai rantai perdagangan ikan berhasil menjadi nelayan sukses,”
tambah Edward Poelinggomang.

(Dwi As Setianingsih/ Subhan SD)

 

REPUBLIK PECAH BELAH

Tidak dibantah, sejumlah pihak ingin menyeret NKRI menjadi Republik
Pecah Belah. Apa “pihak-pihak” itu adalah negara asing atau warga
pribumi, kenyataannya NKRI cenderung akan pecah.

Kaum tua yang ikut memperjuangkan tegaknya NKRI dengan darah dan air
mata pasti menentang keinginan ini. Namun, mereka yang tak pernah
merasakan sulitnya masa penjajahan maupun pendudukan asing sepertinya
acuh tak acuh dengan perlu tegaknya NKRI atau pecahnya republik ini
berkeping-keping.

Dimulai dengan Sumpah Palapa Mahapatih Gajah Mada yang ingin
menyatukan seluruh nusantara di bawah kekuasaan seorang raja, satu-
satunya bentuk kekuasaan yang dikenal saat itu.

Tentu saja Sumpah Palapa dicermati dengan semangat berbeda. Jika
Gajah Mada oleh sejumlah kerajaan yang ditaklukkan dianggap sebagai
biang penjajah, NKRI yang dikepalai Soekarno-Hatta dihormati sebagai
kepala sebuah negara yang berbentuk republik yang merdeka. Meski ada
sejumlah penentang, toh NKRI berhasil berdiri tegak dan hingga kini
tetap diupayakan agar tetap tegak berdiri.

Saat ini, gejolak sosial dan politik di banyak daerah Indonesia amat
mengkhawatirkan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, semua daerah
merasa berhak mengurus daerah masing-masing dan cenderung melupakan
bahwa satu daerah punya rangkaian dengan daerah lain yang telah
membentuk NKRI. Hanya kerekatan daerah-daerah yang kuat diharapkan
dapat memperkuat posisi NKRI. Namun, terjadi arah yang kurang benar
dalam mengendalikan daerah sehingga banyak daerah merasa bahwa daerah
adalah milik warga asli daerah tertentu.

Asli dan pendatang

Soal siapa yang asli dan siapa pendatang, bukanlah masalah sederhana.
Siapakah penduduk asli Indonesia? Kajian linguistik, antropologi
budaya, dan arkeologi menunjukkan arah, penduduk yang sekarang
berdiam di Indonesia tidak sepenuhnya berasal dari Indonesia, dengan
baca sim salabim langsung muncul dari permukaan tanah dan menjadi
penduduk asli. Migrasi besar-besaran dari China Selatan, juga dari
Taiwan, kini ke arah selatan menghasilkan Austronesia yang kemudian
tersebar di wilayah Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Karena itu,
para ahli sepakat untuk merekonstruksi bahasa proto Austronesia
dengan menggunakan data dari bahasa Tagalog, bahasa Batak, dan bahasa
Jawa. Mengingat migrasi juga berjalan ke arah barat, maka ada
kemiripan dengan bahasa yang ada di Madagaskar.

Etnis Dayak di Kalimantan punya kemiripan fisik dan budaya dengan
penduduk Taiwan, sebagaimana sering dilaporkan di majalah-majalah
lengkap dengan foto-foto penduduk serta keseniannya. Tahun 1985 saya
mengantar mahasiswa saya, Made Sutama, untuk menghadiri pertemuan
ilmiah mahasiswa di Banjarmasin. Seorang teman yang menjadi peneliti
bahasa-bahasa Austronesia berkata, “Lihat mahasiswamu, dan bandingkan
dengan mahasiswa dari suku Dayak itu, mereka sangat mirip postur
tubuh dan wajahnya.” Dia melihat relasi fisik antara etnis Dayak dan
Bali, yang bukan mustahil memang berasal dari leluhur yang sama. Made
Sutama sekarang sudah bergelar doktor dan menjadi Dekan Fakultas
Bahasa dan Seni di Universitas Pendidikan Ganesha (eks IKIP Negeri
Singaraja).

Ada kecenderungan kurang sehat di daerah-daerah. Kasus terbaru,
adanya niat untuk mengusir Inul Daratista dari Jakarta. Sejak
meletusnya bom Bali, muncul gerakan Ajeg Bali yang dirasakan sebagai
gerakan antipendatang karena sejumlah pelaku bom Bali yang terungkap
adalah orang Indonesia dari luar Bali sehingga mengesampingkan pelaku-
pelaku lain yang masih tersembunyi di balik layar.

Batam juga sudah tertular gerakan anti- pendatang, sementara wilayah
penuh gula itu sudah telanjur diserbu semut dari wilayah lain. Belum
lagi daerah-daerah lain yang merasa punya sumber daya alam yang
besar, yang selama ini dianggap telah disedot pemerintah pusat.

Republik pecah belah?

Andai kata daerah-daerah benar-benar mau membentuk republik sendiri,
atau kesultanan, atau kerajaan sendiri, soalnya juga tak sederhana.
Ambil misal Banten mau membuat Republik Banten atau Kesultanan Banten
karena beberapa abad lalu kesultanan ini pernah bermuhibah ke London
dan disambut dengan upacara kerajaan. (Laporan Indonesia Circle,
jurnal terbitan School of Oriental and African Studies, University of
London). Apakah wilayah ini bisa mandiri, atau harus impor banyak hal
dari daerah lain? Republik Jawa Timur? Wilayah ini pun bukan terdiri
dari daerah yang homogen. Dendam sejarah orang Blambangan terhadap
Majapahit tentu masih ada, sebagaimana Pajajaran yang pernah merasa
ditipu Mahapatih Gajah Mada, demikian pula Bali yang pernah
ditaklukkan. Apa wilayah-wilayah lain akan jadi republik sesuai
dengan batas pulau? Bagaimana mengatur mobilitas tinggi rakyat yang
kini bernama penduduk Indonesia dari pulau ke pulau?

Kenyataan ini perlu dipikirkan bersama. Kesatuan dan persatuan yang
sudah dicapai jangan dengan mudah tercabik-cabik karena ambisi
sejumlah orang tak punya visi ke depan. Tetapi, semuanya terserah
kita. Jangan sampai kita terseret untuk “mati muda” sebagai bangsa
dan negara.

Kata orang, di masa depan, dulu ada negeri bernama Indonesia. Berumur
pendek dan kalah dengan Majapahit yang bisa bertahan hingga hampir
300 tahun. Atau dengan Sriwijaya yang menjadi pusat studi agama di
Asia Tenggara?

KEARIFAN PERADABAN MASA SILAM

Selama ini para ahli yang menekuni arsitektur bangunan kuno di
Indonesia cenderung memusatkan perhatiannya pada bangunan suci yang
kita kenal sebagai candi. Akan tetapi, itu tidak diimbangi oleh
penelitian terhadap bangunan bukan candi atau bangunan profan,
seperti bangunan hunian atau rumah tinggal.

Sebab utamanya karena bangunan suci pada umumnya terbuat dari bahan
yang tahan lama, seperti batu andesit, sehingga masih dapat dilihat
wujudnya dengan jelas hingga kini. Adapun bangunan rumah tinggal
umumnya terbuat dari bahan yang mudah hancur.

Di Jawa misalnya, sejumlah besar tinggalan candi Masa Klasik atau
masa Hindu-Budha dari abad V-XVI masih tersebar di berbagai tempat.
Sebaliknya, tak ada satu pun rumah tinggal yang dapat kita saksikan.

Bukti-bukti arkeologis pun belum mampu memberi keterangan yang dapat
menjelaskan secara akurat bagaimana sesungguhnya ukuran denah dan
bentuk arsitektur bangunan rumah tinggal pada masa tersebut.
Informasi selama ini yang diperoleh hanyalah gambaran yang bersifat
umum dari data sumber tertulis, gambar rumah-rumah pada relief candi,
miniatur rumah dari batu andesit dan terakota, serta hasil penelitian
para ahli yang mencoba melalui pendekatan kesejarahan (historical
approach) yang melakukan studi etnografi di Jawa dan Bali.

Catatan di atas pada sisi lain menunjukkan ada usaha penyadaran
pentingnya pengkajian atas bangunan hunian sebagai satuan terkecil
dari suatu sistem permukiman. Dari situ dapat dijadikan dasar untuk
mengetahui dan memahami perilaku dan gagasan manusia pada masa lalu.

Situs Trowulan

Ada sebuah situs arkeologi yang masih menampakkan dengan jelas adanya
sisa-sisa bangunan rumah tinggal dalam suatu wilayah yang jauh lebih
luas yang berskala kota, yaitu situs Trowulan, di daerah Mojokerto,
Jawa Timur. Situs ini amat penting dan langka, bahkan satu-satunya
situs permukiman yang sering dikaitkan dengan ibu kota Majapahit.

Sebagai situs permukiman yang luas, meliputi 100 kilometer persegi,
dengan konsentrasi temuan padat pada area lebih kurang 5 x 4 km,
Trowulan banyak menyisakan tinggalan arkeologis berupa candi, gapura,
bangunan air, waduk, jaringan kanal-kanal, temuan unsur bangunan,
ribuan peralatan rumah tangga dari tanah liat dan keramik, serta
banyak lagi yang lainnya. Di antara temuan- temuan tersebut terdapat
puluhan situs sisa-sisa bangunan rumah tinggal. Dengan berbagai
tinggalan serupa itu, pantaslah bila sebagian para ahli menyatakan
bahwa situs Trowulan merupakan situs-kota.

Menelusuri jejak arsitektur rumah tinggal di situs Trowulan ternyata
bukanlah suatu pekerjaan mudah. Perjalanan panjang penelitian dan
ekskavasi yang dilakukan berbagai instansi terkait selama hampir 20
puluh tahun sejak tahun 1976 di situs Trowulan, akhirnya membuahkan
hasil. Belasan temuan sisa bangunan berhasil ditampakkan, dan
beberapa bentang lantai bangunan juga diperoleh, disamping ribuan
artefak dan fragmen yang berkaitan dengan bangunan.

Penemuan denah bangunan hasil ekskavasi. Pada ekskavasi dan
rekonstruksi terhadap temuan sisa bangunan di situs Segaran II, yang
terletak di selatan Museum Trowulan, desa Trowulan, tim peneliti
berhasil memperoleh sebuah denah bangunan beratap di sektor pusat dan
sebuah denah batur tidak beratap di sektor barat. Denah bangunan
beratap di sektor pusat berpenampang persegi panjang berukuran 5,20 x
2,15 meter, dengan lantai dari bata yang terletak di atas sebuah
batur, berada 51 cm lebih tinggi dari halaman. Sedangkan denah batur
lainnya yang tidak beratap di bagian baratnya berpenampang persegi
panjang berukuran 2,20 x 1,60 meter, berada 45 cm lebih tinggi dari
halaman.

Halaman situs Segaran II yang berhasil ditampakkan dari ekskavasi
selama tahun 1996 – 7 sebagian besar merupakan halaman perkerasan
seluas 216 m2, terletak sekitar 102 – 93 cm di bawah permukaan tanah
sekarang, atau berada pada ketinggian 38,98 – 39,07 meter di atas
permukaan laut. Data ketinggian daerah Segaran Trowulan adalah 40,00
meter di atas permukaan laut, yang dielevasi sebagai titik ukur 0,00
meter. Di halaman sektor pusat terletak batur bangunan beratap. Di
sebelah utara atau di muka bangunan sektor pusat, disebut juga
halaman sektor utara, merupakan halaman perkerasan yang disusun
dengan pola tertentu dari batu-batu krakal bulat dan dibingkai dengan
bata-bata. Di sebelah barat atau halaman sektor barat terdapat batur
bangunan tidak beratap. Di sebelah timur disebut halaman sektor timur
terdiri atas beberapa struktur bata yang belum berhasil
diiidentifikasi. Halaman perkerasannya juga disusun dari batu-batu
krakal bulat dan bata-bata, dilengkapi sebuah jambangan air dari
terakota yang besar dan masih intact dengan struktur batanya;
disertai sejumlah kendi air dari terakota yang ada hiasannya. Temuan
di halaman sektor timur ini penulis simpulkan sebagai taman air. Di
sebelah selatan bangunan sektor pusat atau halaman sektor selatan
terdapat susunan struktur bata yang panjang, penulis menyebutnya
sebagai tembok selatan, yang merupakan tembok keliling dari suatu
kompleks permukiman.

Kearifan lokal

Kesan sederhana, alami, harmoni dan selaras dengan alam dan
lingkungannya merupakan kekuatan arsitektur lokal. Sumber daya
material bangunan dan peralatan kehidupan manusia pada masa lalu.
memakai bahan-bahan yang mudah diperoleh pada daerahnya. Kemampuan
untuk memanfaatkan keunggulan tanah di Trowulan, membuat situs ini
disebut situs terakota. Sebagian besar semua tinggalan bangunan suci
maupun profan terbuat dari terakota. Kearifan ini hendaknya dapat
menjadi acuan bagi kita untuk mengembangkan keragaman yang khas dalam
hal penggunaan material dalam berarsitektur pada masing-masing
daerah.

Keadaan alam lingkungan pada dataran yang yang cukup rendah dan
landai diarifi dengan membuat sistem jaringan drainase. Jaringan
berupa kanal-kanal besar dengan skala makro untuk kota, hingga parit-
parit kecil yang mengelilingi rumah-rumah tinggal penduduk sebagai
bagian dari skala mikro kota. Diantara rumah-rumah tersebut
dilengkapi pula oleh taman-taman air yang terbuat dari perkerasan
dari bata-bata dan batu-batu kerikil dengan berbagai pola.

Kearifan dalam menyikapi keadaan geografi dan topografi, udara yang
lembab, kekeringan pada musim panas, serta curah hujan yang tinggi
pada musim hujan, berpengaruh pada ketinggian lantai bangunan. Lantai
yang di tinggikan dari permukaan tanah asli, disebut batur. Di
sekeliling tepi batur, tersusun secara vertikal bata-bata yang masing-
masing diantaranya hanya dilekatkan dengan campuran tanah yang
diliatkan, setebal rata-rata1cm. Batur diisi dengan tanah yang
dipadatkan, kemudian di atasnya disusun lantai dari bata. Ini
merupakan bentuk penyelesaian fungsi pondasi dan lantai bangunan
secara sederhana. Demikian pula dengan bagian bangunan lainnya
seperti dinding yang terbuat dari gedeg, pintu, tiang dan konstruksi
atap dari kayu, serta penutup atap dari terakota atau bahan lain dari
tetumbuhan dan pepohonan.

Menuju kepunahan. Disamping usaha pelestarian di situs Trowulan yang
terus menerus dilakukan oleh pihak-pihak terkait, terdapat pula usaha
perusakan terhadap tinggalan sisa-sisa bangunan yang masih berada di
dalam tanah. Masalahnya adalah usaha pelestarian dipastikan kalah
cepat dengan usaha penduduk mencari nafkah dengan membuat bata-bata
baru dari tanah yang di dalamnya terkandung sisa-sisa tinggalan
permukiman. Cepat atau lambat tinggalan masa Majapahit di situs
Trowulan akan tergerus terus, bisa-bisa sampai tak akan tersisa lagi.

 

 

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s